14 Tahun Damai Aceh, MoU Dan UUPA Belum Terealisasi

0

Banda Aceh I LA-Beberapa aktivis yang tergabung dalam Forum Aktivis 98 Aceh mengadakan Round Table Meetting menyikapi perkembangan situasi sosial politik terkini. Berbagai fenomena dan dinamika baik dalam konteks lokal di Aceh maupun konteks nasional menjadi isue diskusi. Stressing diskusi tertutup diantara para mantan aktivis ini membicarakan Sengketa Pilpres Pasca Keputusan MK, dan Eksistensi 14 tahun damai Aceh. Beberapa rekomendasi yang disampaikan melalui Juru Bicara Taufik Abdullah, Jum’at, (28/06/2019).

Terkait dinamika politik lokal di Aceh, kami berpendapat bahwa peace building proses perlu evaluasi secara kritis. Jelang momentum 14 tahun damai Aceh, para aktivis 98 berharap pemerintahan Aceh, baik pimpinan eksekutif maupun legislatif agar segera bersikap, tuturnya.

Para pihak, baik partai nasional dan lokal, serta segenap elemen masyarakat Aceh agar menyadari usia perdamaian Aceh belum berlangsung legitimed dan konstitusional dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Implementasi MoU Helsinki dan UUPA belum terealisasi sepenuhnya, serta belum menjamin sepenuhnya kepastian hukum dan kepastian politik. Diperlukan rekomitmen dan rekonsensus sebagai satu keniscayaan, pungkas mantan Aktivis 98.

” Menyambut hari lahirnya perdamaian Aceh ke-14 tahun ini, berharap Lembaga Wali Nanggroe perlu memfasilitasi para pihak untuk membicarakan tantangan dan hambatan, serta langkah-langkah kongrit penyelesaian kewenangan Aceh sesuai MoU Helsinki dan UUPA”, papar Taufik Abdullah.

Forum ini sangat mendukung penguatan Lembaga Wali Nanggroe agar berperan lebih konstruktif, tentunya diharapkan mampu menjaga stabilitas politik dan perdamaian seutuhnya. Disamping itu, mampu menjadi pengayom eksekutif dan legislatif dalam mengawal pembangunan, serta menjadi pembina pelestarian adat budaya yang berlandaskan nilai-nilai Syariat Islam, tutupnya. (***)