32 Pemilik Kapal Kena Sanksi Susi, dari Peringatan Hingga Izin Dibekukan

0
443

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti kembali memberikan sanksi administrasi terhadap 32 pemilik kapal yang memiliki 203 kapal. Sanksi ini terkait dengan pelanggaran operasional pasca aturan penghentian sementara izin (moratorium) tangkap kapal ikan untuk

Hal itu dilakukan berdasarkan rekomendasi tindakan dari hasil analisis dan evaluasi (Anev) jilid III oleh tim satgas anti Illegal Fishing. Sanksi yang diberikan dari peringatan tertulis, pembekuan hingga izin tak diperpanjang.

Anev jilid III dilakukan terhadap 32 pemilik kapal perikanan dengan jumlah 203 kapal yang tersebar di tujuh daerah di Indonesia, yakni Ambon, Benoa, Banyuwangi dan Probolinggo, Bitung, Dobo, Pontianak, dan Sorong.

“Berdasarkan hasil Anev ditemukan bahwa sekitar 80% kapal eks asing melakukan pelanggaran operasional pasca moratorium,” kata Susi dalam konferensi pers di Gedung KKP, Jakarta, Rabu (5/8/2015).

Dari 203 kapal, Susi menyebutkan, pencabutan izin yang masih berlaku dilakukan di 13 kapal yang memiliki SIPI (Surat Izin Penangkapan Ikan) dengan 4 pemilik kapal, yaitu PT Arta Mina Jaya satu kapal, PT Bersama Mitra Sejahtera satu kapal, PT Karunia Laut tiga kapal, dan PT Virgo Internusa delapan kapal.

Untuk SIKPI (Surat Izin Kapal Pengangkut/Pengumpul Ikan) totalnya ada 6 SIKPI milik satu pemilik kapal yaitu PT Virgo Internusa.

“Konsekuensinya kapal tidak dapat beroperasi sejak tanggal pencabutan izin,” tandasnya.
Untuk pembekuan izin yang masih berlaku, Susi menuturkan, ada 21 SIPI milik sembilan pelimiki kapal. Yaitu, Eillen Rosaltn satu kapal, PT Gilontas Indonesia satu kapal, PT Incrab Bahari Timur enam kapal, PT Karunia Laut lima kapal, PT Luxe Utama Indonesia satu kapal, PT Nusantara Fishery satu kapal, PT RD Pasific International dua kapal, PT Skipjack Indonesia Pratama dua kapal, dan PT Virgo Internusa dua kapal.

Sedangkan untuk SIKPI, totalnya 23 SIKPI milik tujuh pemilik kapal, yaitu PT Amadeho dua kapal, PT Incrab Bahari Timur satu kapal, PT Karunia Laut enam kapal, PT Pathemaang Raya satu kapal, PT RD Pasific International empat kapal, PT Skipjack Indonesia Pratama empat kapal, dan PT Virgo Internusa lima kapal. Konsekuensinya, kata Susi, kapal tidak dapat beroperasi sejak tanggal pembekuan izin sampai dengan pengaktifan kembali izin.

Untuk peringatan tertulis, Susi menuturkan, ada 12 SIPI milik dua pemilik kapal, yaitu PT Dwi Bina Utama dengan 10 kapal, PT West Irian Fishing Industries dengan dua kapal. Untuk SIKPI tidak ada. Konsekuensinya, kapal dapat beroperasi sampai dengan berakhirnya masa berlaku izin.

Selanjutnya, izin tidak dapat diperpanjang, kata Susi, ada 20 SIPI milik 10 pemilik kapal, yaitu PT Adhinusa Lestari Jaya dua kapal, PT Bersama Mitra Sejahtera dua kapal, PT Hansen Mina Jaya dengan dua kapal, PT Incrab Bahari Timur satu kapal, PT Ivanda Mardy Jaya dua kapal, PT Jade Taicindo lima kapal, PT Karunia Laut tiga kapal, PT Pathemaang Raya satu kapal, PT Rico Dian Jaya Tama satu kapal, dan PT Wailan Pratama satu kapal.

Untuk SIKPI, totalnya 11 SIKPI milik enam pemilik kapal, yaitu PT Ivanda Mardy Jaya empat kapal, PT Jade Taicindo satu kapal, PT Karunia Laut tiga kapal, PT Pasific Sakti Bersama satu kapal, PT Virgo Internusa satu kapal, dan CV Wailan Pratama satu kapal. Konsekuensinya, kata Susi, kapal tidak dapat beroperasi dan izinnya tidak dapat diperpanjang sampai diterbitkannya kebijakan baru olek KKP.

Sedangkan yang terakhir, Susi melanjutkan, izin dapat diperpanjang sesuai dengan kebijakan MKP pasca moratorium atau izin yang sudah habis masa berlakunya.

Untuk SIPI, totalnya ada 17 SIPI milik 74 pemilik kapal yaitu, PT Adhinusa Lestari Jaya satu kapal, PT Alfa Kurnia sembilan kapal, PT Dwi Bina Utama satu kapal, PT Empat Bintang Kawanua satu kapal, PT Gilontas Indonesia satu kapal, PT Golden Tuna tiga kapal, PT Incrab Bahari Timur 15 kapal, PT Irian Marine Profuct Development tiga kapal, PT Ivanda Mardy Jaya enam kapal, PT Karunia Laut enam kapal, PT Kristalin Dwilestasi tujuh kapal, Meitty Sulamanda satu kapal, PT Nusantara Fishery enam kapal, PT Pasific Sakti Bersama lima kapal, PT Pathemaang Raya satu kapal, PT Sinar Pesona Laut enam kapal, PT West Irian Fishing Industries dua kapal.

Untuk SIKPI, totalnya ada 22 SIKPi milik tujuh pemilik kapal, yaitu PT Anugerah Pesona Mandiri satu kapal, PT Giontas Indonesia satu kapal, PT Incrab Bahari Timur dua kapal, PT Okishin Flores tiga kapal, PT Pasific Sakti Bersama empat kapal, PT Pathemaang Raya 10 kapal, dan PT Virgo Internusa satu kapal.

“Konsekuensinya kapal dapat beroperasi setelah diterbitkan izin baru,” katanya.

Sumber : detik.com 

BAGIKAN

KOMENTAR