Sebelum Gejolak Unjuk Rasa, DPRA sudah Menolak PT EMM

0
Abdurrahman Ahmad.

BANDA ACEH |LA – PT. Emas Mineral Murni menjadi buah bibir di Aceh saat ini, dan baru-baru ini juga terjadi gelombang demonstrasi ribuan mahasiswa di aceh menuju kantor Kepala Pemerintah Provinsi Aceh.

Drs. Abdurahman Ahmad, Politisi Partai Gerindra yang juga anggota DPR Aceh  mengatakan beberapa waktu sebelum gejolak Demontrasi oleh Mahasiswa. DPR Aceh telah membuat keputusan berupa merekomendasikan kepada Gubernur Aceh untuk mencabut Izin PT. EMM dan meminta kepada Kepala Pemerintah Aceh melakukan langkah-langkah dengan Pemerintah Pusat dalam rangka Pencabutan Izin beroperasi perusahaan tersebut.

Ia juga menyebutkan, tentunya DPR Aceh tidak akan membiarkan PT. EMM beroperasi karena berdasarkan Laporan dari masyarakat , DPRA juga melakukan Verifikasi serta mengkaji semua laporan yang masuk baik itu dari LSM yang bergerak di bidang lingkungan hidup seperti Walhi dan lainnya, maka pimpinan DPR Aceh meugaskan Komisi II untuk melakukan telaah terhadap semua laporan yang masuk.

“Lalu hasil telaah disampaikan kepada pimpinan DPR Aceh kemudian Pimpinan menyampaikan kembali dalam sidang paripurna DPR Aceh dengan keputusan Merekomendasikan untuk Gubernur Aceh untuk mencabut Izin Perusahaan Tambang Emas tersebut,” katanya.

Hal senada juga disampaikan Ketua DPR Aceh Muhammad Sulaiman SE. M.S.M bahwa saat sidang gugatan pengadilan tata usaha negara tanggal 16/01/2019 di Jakarta DPR Aceh ada mengutuskan Anggotanya yaitu Nurzahri ST untuk memberikan keterangan terhadap apa yang terjadi terhadap PT.EMM itu.

Ketua DPRA, Sulaiman

“Di DPR Aceh clear menolak izin tanggal 6 November 2018 dalam Sidang paripurna , dengan memutuskan menolak izin yang dikeluarkan surat izin operasi produksi mineral dikeluarkan oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Asing nomor: 66/I/IUP/PMA/2016 tentang persetujuan penyesuaian dan peningkatan tahap izin usaha pertambangan eksplorasi menjadi izin usaha pertambangan,” sebut Sulaiman.

Alasannya, proses pemberian izin melanggar kewenangan Aceh, maka Paripurna DPRA itu juga memutusan agar Pemerintah Aceh membentuk tim khusus untuk melakukan upaya hukum.

“Perusahaan tersebut, karena kita juga menerima laporan dari berbagai pihak, oleh karena itu kita mengambil sikap untuk menolak beroperasi perusahaan Emas Mineral Murni di Provinsi Aceh,”tutup politisi Partai Aceh. (AZ)