Abdurrahman Ahmad, Ada Apa dengan Dana Hibah?

0

Aceh-LA– Terkait dana hibah yang masuk di dalam program kerja SKPA, tidak ada masalah tetapi sampai saat ini kenapa belum juga di kucurkan apakah karena pertimbangan Plt Gubernur Aceh kata Abdurrahman Ahmad dalam wawancara dengan Liputanaceh.com, Senin 22/07/2019.

Anggota DPR Aceh ini menjelaskan, Kemarin kita dengar di tingkat-tingkat dinas program tersebut tidak di laksanakan, kabarnya belum ada sk gub, lalu kita kejar lagi mengapa surat keputusan Gubernur belum di keluarkan, alasannya belum di verifikasi, belum ada pertimbangan TAPA, sebenarnya pertimbangan TAPA itu adalah tugas dinas, sebelum memasukkan program ke KUA PPAS dinas sudah memverifikasi program tersebut.

” Dinas tidak boleh memasukkan program yang belum di verifikasi, nah program-program tersebut sudah masuk ke KUA PPAS telah menjadi RAPBA, lalu disahkan APBA dgn qanun, lalu turunannya menjadi RKA, dan sebagainya, jadi itu tidak ada alasan lagi, bahwa itu belum di verifikasi , bahwa itu ada pertimbangan TAPA,” ulasnya

Selanjutnya,pimpinan komisi IV mengatakan kalau ini semua menjadi perdebatan, tidak tahu kita dimana ada perbedaan pendapat dan pandangan, Kalau ini di pertahankan, kemarin saya dengar ada dua tim untuk membahas dana hibah ini, sekarang sudah bulan 7, menurut info sampai 2 T belum terlaksana waktunya tinggal 4 bulan lagi, saya pikir kalau sifatnya fisik sudah sangat susah, agar aggaran tersebut terserap.

“Tentu jika persoalan dana hibah ini selesai maka tidak akan terjadi silfa yang sangat besar kita pihak dewan sangat prihatin dengan kondisi seperti ini, APBA 2019, disahkan desember 2018, banyak proyek yang belum jalan, di tambah lagi banyak kegiatan/program yang belum jalan, ini ada apa, sudah selama 7 bulan masalah proyek tidak jelas, jadi apa persoalannya”, imbuhnya.

Kemudian kita lihat tidak ada setelah adanya tender lalu ada pemenangnya lalu di batalkan, apa yang menang itu tidak sesuai orderan?, pola pikir seperti ini akan menghambat pembanguna Aceh, anggaran tahun lalu APBA disahkan dengan pergub, namun tahun ini disahkan dengan qanun. Juga menuai masalah.

“Dampaknya besar, karena Aceh sangat tergantung pada pemerintahan, ketika proyek tidak jalan semuanya lesu jualan tidak laku karena tidak ada uang yang berjalan, karena di aceh ada industri tidak ada pabrik-pabrik,menutu saya pekerjaan-pekerjaan tidak semunya harus tender tetapi juga melibatkan masyarakat sistem swakolola, sehingga ada pemasukan kepada mereka, pemasukan kepada mereka bisa menurunkan angka kemiskinan , bisa membuat mereka menyokolahkan anak-anak”, tutupnya (par)