Aceh Selatan Akan Revisi Data Base e-rtlh (Rumah Tidak Layak Huni), Masyarakat Tidak Perlu Membuat Proposal

0
Muchsin, ST., Kabid Perumahan dan Tata Bangunan Pada Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Aceh Selatan.

Tapaktuan | Liputanaceh.com – Permasalahan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), memang sudah menjadi permasalahan secara nasional, bukan lagi hanya menjadi permasalahan di tingkat Daerah atau Kabupaten.

Terutama permasalahan pada data awal yang belum valid dan benar. Sehingga munculnya permasalahan tumpang tindih penerima bantuan dari berbagai program bantuan perumahan yang berbeda beda.

Program Rehabilitasi atau Pembangunan Rumah bantuan ini memang banyak sumber dan programnya, baik dari Kementrian, Propinsi, dan Kabupaten\Kota. Belum lagi antar instansi yang berbeda-beda seperti Dinas Sosial, Dinas Perumahan dan Permukiman, Baitulmal atau pihak swasta lainnya.

Untuk itu sangatlah dibutuhkan data yang valid dan benar sehingga akan memudahkan dalam menentukan sekala prioritas dalam perencanaan bantuan dan menghindari tumpang tindih bantuan.

Saat ini Kabupaten Aceh Selatan sudah sangat perlu melakukan revisi data base rumah tidak layak huni, yang nantinya akan diinput kedalam Aplikasi e-rtlh dari Kementrian PUPR secara elektronik.

Karena data di Aplikasi e-rtlh ini yang akan digunakan untuk Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau yang lebih dikenal dengan Program Bedah Rumah. Hal ini disampaikan oleh Muchsin, ST Kabid Perumahan dan Tata Bangunan Pada Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Aceh Selatan, Kamis (30/01/2020).

Muchsin juga menjelaskan dengan adanya Data Base Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) ini diberharap tidak akan terjadi lagi tumpang tindih atau data ganda penerima program bantuan perumahan.

Seperti Program Rumah Sehat Sederhana (RSS) pada Dinas Perumahan dan Permukiman Propinsi Aceh melalui sumber dana otsus yang selama ini mengambil data penerima bantuan dari Basic Data Terpadu (BDT), semoga kedepan dapat disinkronkan dengan Data Base Rumah Tidak Layak Huni yang telah direvisi.

Karena untuk tahun 2019 ini kita menerima data awal dari propinsi sebanyak 180 Unit rumah dari Program RSS, setelah dilakukan verifikasi lapangan oleh pihak propinsi, akhirnya tinggal 127 Unit karena ada beberapa rumah yang sudah selesai dibangun dengan program bantuan perumahan lainnya pada tahun sebelumnya.

“Data e-rtlh Aceh Selatan sekarang ini ada sekitar 10 ribu rumah tidak layak huni dan 500 lebih data rumah Backlog (Kepala Keluarga yang belum mempunyai rumah). Data itulah yang akan kita revisi dan perbaiki kembali, karena data ini dibuat sekitar 5 tahun yang lalu.,” kata Muchsin.

Kita akan mengambil langsung melaui data yang ada di desa serta akan kita lakukan verifikasi secara bertingkat, di desa dan di kecamatan. Dengan selesainya data ini kita berharap tidak ada lagi tumpang tindih dan tidak ada lagi pihak pihak yang luput dari pendataan yang semestinya sangat layak tapi terabaikan.

Data ini akan kita perbaharui setiap tahunnya dengan melakukan sinkronisasi antar instansi yang ada program bantuan perumahan sehingga kita tidak dirugikan lagi atas kegagalan bantuan karena adanya data ganda penerima bantuan dari berbagai program, serta kita mempunyai target yang jelas penuntasan atau pengurangan jumlah rumah tidak layak huni di Kabupaten Aceh Selatan.

Yang sangat terpenting menurut Muchsin, dengan siapnya data ini masyarakat tidak perlu lagi membuat proposal permohonan bantuan perumahan. “Sayang kita melihatnya harus mengeluarkan biaya dan waktu, serta bersusah payah datang ke kantor Dinas di kabupaten,” ujarnya.

Program ini juga sesuai dengan visi misi Pemerintah Aceh selatan yaitu Satu Data Terintegrasi (SADARI) dan Program Bedah Rumah. Data ini nanti juga akanĀ  dsinkronkan dengan data BDT yang juga baru selesai direvisi, untuk mencapai target yang jelas dalam menuntaskan permasalahan rumah tidak layak huni secara bertahap dan dengan skala prioritas.

Kita berharap kerjasama dan bantuan dari semua pihak terutama pemerintahan desa untuk dapat memberikan data yang valid dan benar. Karena data ini nantinya juga akan kita verifikasi kembali kebenarannya, dengan demikian produk data base ini dapat digunakan oleh semua program nantinya.

Karena masing masing program punya juklak dan juknis yang berbeda beda. Misalnya seperti Program bantuan Rumah Sehat Sederhana (RSS) dari Propinsi penerimanya minimal berumur 40 tahun dan mempunyai tanggungan atau anggota keluarga serta memiliki tanah hak milik pribadi dan belum pernah menerima bantuan perumahan lainnya.

“Sehingga kalau ada penerima yang sangat layak dibantu tapi tidak cukup syarat untuk dibantu dengan program RSS dapat dibantu dengan program lain seperti yang kami jelaskan diatas,” pungkas Muchsin kepada awak media.