Aturan Keterbukaan Informasi Keuangan, Data Nasabah Rawan Bocor

0
58
Ilustrasi perencanaan keuangan. Moneymanagement.org
Ilustrasi perencanaan keuangan. Moneymanagement.org
Ilustrasi perencanaan keuangan. Moneymanagement.org

Jakarta | LA – Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA), Yustinus Prastowo, mengatakan data keuangan yang akan mengalir ke Direktorat Jenderal Pajak setelah pemberlakuan aturan keterbukaan informasi rawan kebocoran. Dia menyebut soal aparat pajak yang rawan menyelewengkan data keuangan yang mereka dapat. “Data itu bisa menjadi alat untuk memeras atau melakukan negosiasi dengan wajib pajak,” kata dia kepada Tempo, Kamis 18 Mei 2017.

Prastowo mengingatkan perlunya pengawasan lebih bagi aparat pajak, termasuk mengidentifikasi siapa saja penerima data yang akan dialirkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Pemerintah juga harus memperkecil celah distribusi data agar tak gampang bocor dan bisa terlacak. Untuk melapisi pengamanan data, Prastowo mendesak pemerintah agar menyusun sanksi pidana berat bagi yang membocorkannya.

Pada 8 Mei 2017 lalu, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan. Dalam aturan tersebut, Direktur Jenderal Pajak berhak mengakses data nasabah lembaga keuangan untuk kepentingan perpajakan.

Peraturan ini merupakan bentuk komitmen Indonesia setelah meratifikasi skema pertukaran informasi keuangan atau Automatic Exchange of Information bersama anggota G-20 dan Organisasi untuk Kerja Sama Pembangunan Ekonomi (OECD). Untuk keperluan itu, pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pertukaran Informasi dengan Negara Lain.

Dalam konferensi pers di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan wewenang besar aparat pajak bakal diikuti dengan aturan yang sangat ketat. “Petugas pajak yang memiliki akses akan terkena audit dua kali, dari Direktorat dan Inspektorat,” ujarnya. Sri mengatakan akan menerbitkan peraturan teknis yang memuat aneka protokol dan pengawasan terhadap petugas pajak.

Ketua Dewan Komisioner OJK, Muliaman D. Hadad, menilai protokol kerahasiaan informasi amat penting untuk meredam kekhawatiran nasabah. Jika sistem ini terwujud, kata dia, aturan pertukaran informasi tak akan menggerus pertumbuhan bisnis jasa keuangan. “Lagi pula, di luar kepentingan pajak, data itu tetap rahasia,” kata dia.

Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo menjamin skema pertukaran informasi keuangan tak akan mempengaruhi likuiditas perbankan. “Kalaupun ada dampaknya, Bank Indonesia akan mendukung dengan kucuran likuiditas sementara,” sebutnya.

Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution menyatakan landasan hukum bagi pegawai pajak “nakal” tertera dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Hukuman pemecatan hingga pidana penjara siap dilayangkan bagi siapa pun yang menyelewengkan data untuk kepentingan pribadi. (Tempo)

BAGIKAN

KOMENTAR