Azhari Cagee Minta Pemerintah Aceh Perjelas Qanun Bendera

0
352

Liputanaceh.com | Anggota DPR Aceh dari Fraksi Partai Aceh Azhari S.IP atau akrab disapa Azhari Cagee, kembali meminta penjelasan dari Pemerintah Aceh terkait Qanun (Perda) tentang bendera Aceh yang sudah sejak beberapa tahun lalu hingga saat ini belum ada kejelasan.

 

“Sebetulnya kita mengingatkan Pimpinan dan Gubernur melalui Sekda bahwa ada qanun nomor 3 tahun 2013 yang masih belum dijalankan dan beberapa qanun lainnya,” ujar Azhari.

Politisi Partai Aceh ini meminta Pemerintah Aceh tidak terkesan hanya menjalankan qanun APBA saja sedangkan qanun lainnya diabaikan begitu saja tidak disentuh. “Jangan terkesan bahwa qanun yang sudah diciptakan itu hanya Qanun APBA saja yang di jalankan, sedangkan Qanun yang lainnya tidak dijalankan, makanya kita meminta kepada lembaga DPR agar menindaklanjuti apa yang dikatakan oleh Kementerian Dalam Negeri,” terangnya.

Dijelaskan Azhari Cagee, pada akhir November 2017 nanti akan kembali diadakan pembahasan terkait masalah bendera Aceh. DPR Aceh, Gubernur Aceh dan Wali Nanggroe disebutnya akan dipanggil oleh Mendagri untuk memperjelas tentang bendera Aceh tersebut.

“Maka kita tanyakan kembali kepada pimpinan DPR Aceh dan Sekda yang mewakili Gubernur Aceh, tadi apakah sudah ada kabar pemanggilan dari Kementerian Dalam Negeri terkait tentang masalah bendera Aceh, karena ini harus diperjelas,” tegasnya.

Apalagi tambah Azhari, menjelang tanggal 4 Desember. “Nah ini tentunya bila ada masyarakat Aceh menaikkan bendera Bintang Bulan ini yang kita takutkan akan bermasalah dengan hukum, maka untuk mempertegas itu biar tidak menjadi sebuah masalah,” tambahnya.

Politisi yang pernah mengajukan surat pengunduran diri ini, mengaku tidak ingin melihat lagi ada masyarakat Aceh yang ditangkap karena menaikkan bendera Aceh.

Azhari meminta masalah bendera segera diperjelas dan dipertegas, karena menyangkut keamanan dan kenyamanan Aceh dan masyarakat Aceh keseluruhannya.

“Semua akan membutuhkan Pergub untuk dijalankan, kalau misalnya Gubernur Aceh ragu-ragu dalam hal mengeluarkan Pergub karena akan terjadi masalah dengan pihak Jakarta yaitu mempermasalahkan tentang bendera Bintang Bulan tersebut, sehingga terjadi cooling down, Gubernur juga harus memperjelas,” harap dia. (Redaksi)

BAGIKAN

KOMENTAR