Banleg DPRK Aceh Besar Kembali Bahas Beberapa Raqan 2020

0

KOTA JANTHO. LA – Badan Legislasi DPRK Aceh Besar kembali membahas sejumlah Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Besar Tahun 2020  pada rapat Badan Legislasi DPRK Aceh Besar di. Gedung Dekranasda Gampong Gani Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten
Aceh Besar. Rabu, (12 /2Februar 2020.

Rapat dipimpin Ketua Badan Legislasi DPRK Aceh Besar, Rahmat Aulia, S.Pd.I . Rapat ini dihadiri juga oleh Wakil Ketua DPRK Aceh Besar sekaligus Koordinator Badan Legislasi
Zulfikar Aziz, SE beserta para Anggota Badan legislasi DPRK Aceh Besar Ruslan Efendi, SH.I, Juanda Djamal, ST, Zarwatun Niam,.

Sementara dari pihak Pemerintah Daerah hadir Asisten I Setdakab Aceh Besar Abdullah, S.Sos, Kabag Hukum Sekdakab Aceh Besar beserta para Kepala OPD yang menjadi mrakarsa dari Rancangan Qanun.

Dalam rapat ini Fokus membahas terkait Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Besar tentang Perubahan kedua atas Qanun Kabupaten Aceh Besar nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel, Restoran, Hiburan dan Reklame.

Selain itu, Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Besar tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.

Raqan lainnya, Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Besar tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan. Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Besar tentang Pemerintahan Gampong, dan
Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Besar tentang Pembentukan Perusahaan Umum Daerah Seulawah Raya.

Dalam Pembahasan yang berlangsung atraktif, setiap Kepala OPD yang menjadi pemrakarsa Rancangan Qanun memaparkan terkait isi dan substansi dari setiap Rancangan Qanun, plus minus dari setiap Rancangan Qanun tersebut dibahas dengan lugas dan penuh semangat, seluruh Anggota Badan Legislasi tidak terkecuali.

Wakil Ketua DPRK dan Ketua Baleg sendiri secara terus menerus selalu memberikan masukan serta saran untuk penyempurnaan dan perbaikan isi dari Rancangan Qanun – Qanun tersebut.

Menurut Rahmat Aulia, S.Pd.I, Rancangan Qanun Pajak yang akan menjadi barometer dalam mendulang PAD harus di bahas dengan sangat teliti agar dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap Pembangunan Daerah.

” Raqan pajak ini juga akan dikebut pembahasannya bersama dengan beberapa Rancangan Qanun lainnya tanpa mengabaikan tahapan dari pembahasan itu sendiri sebagaimana di atur oleh Peraturan Perundang-Undangan, kemudian sebelum di lanjutkan ketahapan selanjutnya Raqan-Raqan ini harus di lakukan kajian dan pengayaan yang mendalam agar mutu dari Rancangan Qanun tersebut nantinya dapat memberikan benefit yang
besar untuk Pemerintah Kabupaten Aceh Besar”, harap Rahmat Aulia.

Senada dengan itu Wakil Ketua DPRK Aceh Besar Zulfikar Aziz, SE, juga mengapresiasi langkah dari Pemerintah Kabupaten Aceh Besar yang sudah berupaya maksimal untuk melakukan perubahan dari beberapa Rancangan Qanun tentang Pajak, dia berharap, Pembahasan Rancangan Qanun dimaksud agar dapat dibahas secara maraton dan Simultan demi menuju kepada Kemandirian Ekonomi Daerah demi menunjang proses
pembangunan disegala bidang.

Bukti keseriusan DPRK Aceh Besar dalam Pembahasan Rancangan Qanun Tahun 2020 ditandai dengan dukungan penuh Ketua DPRK Aceh Besar Iskandar Ali, S.Pd dengan memberikan waktu dan jadwal yang cukup kepada Badan Legislasi untuk membahas setiap Rancangan Qanun sebagai ujung tombak dalam mengakomodir terselenggaranya dengan baik Fungsi DPRK di Bidang Legislasi.

Namun kedepan Ketua DPRK Aceh Besar berharap, agar daerah tidak terlalu banyak lagi memproduksi Rancangan Qanun/Perda, ini juga untuk menyahuti instruksi Presiden agar Perekenomian dan Pembangunan dapat tumbuh dengan baik tanpa dihalangi oleh banyaknya regulasi.(ADV).