Bendera Pemersatu Untuk Aceh Damai Dibahas Dalam Diskusi Publik

0
50

BANDA ACEH |LA – Presiden Front Gerakan Marwah Atjeh ( F-GMA), Tgk. Sufaini Usman Syekhy mengatakan persoalan yang terjadi setelah MoU Helsinki , yaitu selama 12 tahun perdamaan belum ada perubahan, namun kemudian yang dimunculkan adalah masalah bendera aceh.

“Pada prinsipnya memang saya sudah sampaikan persoalan yang terjadi paska MoU Helsinki. Mengapa saya dan kawan-kawan mengadakan diskusi menyangkut bendera? Saya lihat setelah 12 tahun perdamaian ini kok malah substansi belum ada perubahan. Kenapa kemudian terus yang dimunculkan masalah bendera,” kata Tgk Sufani Usman.

Hal tersebut disampaikan dalam diskusi publik dengan tema “Bendera Pemersatu, Untuk Mewujudkan Aceh Damai, Aceh Hebat Dalam Rangka Mengembalikan Marwah Aceh Ban Sigom Donya” yang berangsung  pada Kamis,  14 Desember 2017 di Hotel Regina, Kota Banda Aceh.

Maka oleh sebab itu,  dalam sambutannya dirinya menjelaskan sedikit terkait dengan masalah bendera.

“Bendera ini pernah saya sampaikan ketika dialog di TVRI di Jakarta waktu dipersoalkan. Bendera bulan bintang sebuah bendera pergerakan untuk menuntut untuk Aceh merdeka atau keluar dari NKRI dan itu harga mati pada saat itu. waktu saya masih di Australia ketika diminta pendapat rencana-rencana melakukan perdamaian saya tidak setuju kalau tidak jelas konsepnya dan sebatas mana damai itu sendiri dan konsepnya,” ujar Presiden Front Gerakan Marwah Atjeh ( F-GMA).

Menurutnya, apa yang harus  dipersiapkan untuk kelanjutkan malah damai dimanfaatkan untuk kepentingan-kepentingan.

“Namun apapun alasannya kita, petinggi-petinggi yang punya otoritas dalam menentukan perdamaian dan kita semua yang ada GAM itu menyetujuinya. Ketika kita berdamai harus duduk dulu untuk bicarakan damai ini. Dalam butir-butir sudah jelas dan harus ada konsekuensi dan mengikuti apa-apa yang sudah ada dalam perdamaian itu tidak perlu memikirkan yang lain-lain,” katanya.

Selanjutnya, dikatakan oleh Presiden Front Gerakan Marwah Atjeh tersebut, Kalau ini yang terjadi , sudah sepakat damai dan toh kalau bendera menjadi persoalan dan menganjal kedua belah pihak kenapa harus diperjuangkan terus dan bendera.

“Ini tidak bisa lagi merdeka dan ini bendera kedaulatan dijadikan bendera provinsi bagaimana solusi bendera ini tetap kita junjung tinggi taruk disatu tempat dulu. Kalau memang substansi perdamaian belum tercapai bendera ini yang ngomong kalau kita perlu melakukan gerakan lagi. Jangan ada lagi system rezim suka korupsi,”tegas dia.

Diskusi tersebut yang turut di moderatori oleh Radpel Serambi Indonesia, Yarmen Dinamika dengan menghadirkan 4 (empat) orang narasumber diantaranya Ketua Ikatan Keluarga Alumni Lemhannas (IKAL) Aceh yang diwakili oleh Wakil Ketua, Dr. Rusly Yusuf, M. Pd, kemudian kalangan Akademisi Dr. Adli Abdullah, SH, MCL sebagai Dosen Fakultas Hukum Unsyiah sekaligus pemerhati sejarah, kemudian Presiden F-GMA, Tgk. Sufaini Usman Syekhy yang juga mantan GAM sekaligus penyelenggara diskusi.

BAGIKAN

KOMENTAR