Dalam Penyertaan Modal Daerah Harus Dilakukan Analisis

0

BANDA ACEH – DPR Aceh meminta Pemerintah Aceh harus melakukan evaluasi dan analisis kelayakan, analisis portofolio dan analisi resiko dalam rangka pengambilan kebijakan atas penyertaan modal daerah sesuai dengan tujuan investasi untuk peningkatan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian.

“Begitu juga dengan pendapatan daerah, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam rangka memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya,” kata Ketua DPR Aceh, Tgk. Muharuddin, 8 September 2015.

Selanjutnya terhadap penyertaan modal pada Perusahaan Daerah Genap Mufakat dan Perusahaan Daerah Pembanguan Aceh yang belum memberikan kontribusi laba, Pemerintah Aceh harus melakukan langkah-langkah strategis guna meningkatkan potensi penerimaan aceh dan/atau menghindari bertambahnya kerugian bagi pemerintah.

“Untuk menghindari bertambahnya kerugian bagi pemerintah dengan mempedomani peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 52 tahun 2012 tentang pedoman pengelolaan investasi pemerintah daerah serta peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait,” ugnkapnya.

Tgk. Muharuddin menambahkan dalam upaya peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, Pemerintah Aceh harus tetap melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas sistem pengendalian internal dan mematuhi peraturan perundang-undangan, serta berupaya untuk memperoleh peningkatan opini BPK-RI atas laporan keuangan Pemerintah Aceh tahun anggaran 2014.

“Dari opini wajar dengan pengecualian (WDP) menjadi opini wajar tanpa pengecualian (wtp) pada tahun-tahun berikutnya,” pintanya. (Zikri)