Di Aceh Selatan, Warga Gampong Kuta Trieng Unjuk Rasa, Menyegel Kantor Keuchik, Ini Tuntutan Warga dan Penjelasan Keuchik

0
Suasana saat kantor Keuchik Gampong Kutra Trieng didatangi warga pengunjuk rasa. (foto/fj).

Tapaktuan | Liputanaceh.com – Warga Desa/Gampong Kuta Trieng, Kec Labuhanhaji Barat, Kab Aceh Selatan melakukan unjuk rasa ke Kantor Keuchik, Kamis (28/05/2020), sore.

Dalam aksi unjuk rasa tersebut, warga sempat menyegel kantor Keuchik, dan menempel tuntutan warga di dinding bagian luar kantor Keuchik.

Selanjutnya, Pihak Muspika, Labuhanhaji Barat, melakukan mediasi antara warga yang berunjuk rasa dengan perangakat Gampong Kuta Trieng dan bermusyawrah di dalam kantor Keuchik.

Kepada pewarta media ini dilokasi,  Arjuna, salah satu tokoh masyarakat yang mewakili warga untuk menyampaikan aspirasi, menerangkan,  tuntutan tersebut murni dilakukan untuk menyampaikan aspirasi warga Gampong Kuta Trieng kepada aparatur pemerintah desa, yang diniliai tidak transparant dalam penyaluran bantuan pangan bagi masyarakat yang terdampak covid-19.

“Bukan untuk melengserkan Keuchik dari jabatannya,” tegas Arjuna.

Dalam data penerima bantuan covid-19 yang mereka peroleh dari pihak luar pemerintahan Gampong, ditemukan ada penerima yang terdata dable sebagai penerima bantuan. Ada juga keluarga perangkat desa, penerima PKH, PNS.

“Juga ada warga yang terdata, tapi tidak pernah menerima bantuan pangan tersebut, kami pertanyakan kepada Pernagkat Desa, adakah Berita Acara atau Surat Pernyataan Pengalihan Penerima Bantuan,” kata Arjuna.

Dalam hal penyaluran bantuan covid ini, masih kata Arjuna, warga meminta Pemerintah Gampong Kuta Trieng, Keuchik khususnya, untuk terbuka kepada masyarkat, dengan mempublikasikan kepada masyarakat daftar nama bantuan bagi warga terdampak covid.

Kejanggalan dalam data penerima bantuan, masih keterangan Arjuna, keluarga perangkat desa yang terdata dalam data sebagai penerima bantuan, bukan lah kepala keluarga, tetapi anggota keluarga seperti istri perangkat desa.

“Ini ada apa, kok bisa seperti ini, bukankah biasanya yang terdata adalah kepala keluarga?” ujar Arjuna penuh tanda tanya.

Selain itu, tambah Arjuna, warga juga menilai pemeberhentian dua Kadus dan pengangkatan Kadus yang baru tidak sesuai mekanisme. Sebab, pengangkatan Kadus sebelumnya dilakukan setelah pemilihan langsung.

“Sedangkan saat pemberhentian kadus tersebut kami sebagai warga yang memilih tidak tau. Tau-taunya sudah ada Kadus yang baru tanpa melalui pemilihan langsung oleh warga Dusun,” terangnya.

“Kami minta kepada perangkat desa agar dilakukan pemilihan ulang kadus untuk kedua dusun dimaksud,” imbuhnya.

Tuntutan warga Gampong Kuta Trieng kepada Pemerintah Desa. (foto/fj)

Selanjut masih keterangan Arjuna, Warga juga memohon kepada Pemerintah Desa, agar menghentikan usaha ternak ayam potong yang ada di tiga lokasi di Gampong Kuta Trieng, karna meresahkan.

Lanjutnya, warga banyak mengeluh, sejak adanya ternak ayam potong tersebut, banyak lalat yang masuk ke rumah warga.

“Tiga perusahaan yang punya ternak itu, tanahnya disewakan oleh salah satu tokoh yang berinisial (A) dan yang sedang dibangun sekarang, tanahnya milik dan disewakan oleh Keuchik,” bebernya.

Penjelasan Keuchik Kuta Trieng:  

Masih di lokasi yang sama, Keuchik Gampong Kuta Trieng, Yuhanda, mengakui ada penerima bantuan covid yang dable.

Berdasarkan hasil musyawarah perangakat desa bersama perangkat adat dan hukum, penerima bantuan yang dable, bantuan yang akan diterima oleh warga yang terdata dable tersebut, salah satu bantuannya dialihkan kepada warga Kuta Trieng lainnya yang tidak terdata sebagai penerima bantuan.

“Ada sekitar 114 bantuan pangan dari Pemprov dan Pemkab yang kita alihkan, dan ada Surat Pernyataan Pengalihan Penerima Bantuan, sedangkan Bantuan Sosiai Langsung (BST) melalui Kemensos RI, tidak ada pengalihan,” kata Yuhanda.

Mengenai Bantuan Tunai Langsung Dana Desa (BLT DD) yang belum disalurkan, sebelumnya dalam musyawarah forum Kechik telah kita sepakati, penyaluran BLT DD, dilakukan pada akhir bulan ini. “Karena kita ingin memastikan penyaluran BLT DD tepat sasaran,” unkapnya.

“Hanya saja, dengan jumlah KK kurang lebih 800 KK, kami khawatir Dana Desa yang diperbolehkan untuk di alokasikan tidak mencukupi. Kita akan berupaya mencari petunjuk agar didapat soslusinya yang tidak melanggar peraturan,” jelas Keuchik Kuta Trieng itu.

“Tuntutan warga agar mempublikasikan daftar nama penerima bantuan untuk warga terdampak covid-19, Kami siap mempublikasikan,” tegasnya.

Persolaan pemberhentian dan pengangkatan dua Kadus, Yuhanda mengaku telah melakukan sesuai Permendagri Permendagri 67 Tahun 2017 atau Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.

“Dalam permendagri tersebut, ambang batas usia Kadus 20 s/d 42 tahun, sedangkan usia kadus yang sebelumnya, kurang lebih 45 tahun dan 60 tahun,” jelasnya.

“Jika memang warga menuntut dilakukan pemilihan ulang Kadus, kami akan musyawarahkan telebih dahulu. Jika memungkinkan, kita akan lakukan pemilihan Kadus untuk dua dusun tersebut,” ucap Yuhanda.

Selanjutnya tentang penutupan usaha ternak ayam potong, Yuhanda meyebutkan, pemerintah desa tidak punya kewenangan untuk menghentikan usaha terebut.

“Ada instansi yang berhak, kami siap memfasilitasi koordinasi dengan instasi dan pihak terkait, tentang pengentian usaha ayam potong tersebut,” ujarnya.

Masih kata Yuhanda, pada dasarnya semua aspirasi masyarakat ini telah kita tampung, “Kami ini adalah pelayan masyarakat, dan harus siap menerima keluhan masyakat,” tandasnya.

Tanggapan Camat Labuhanhaji Barat:

Menutup musyawarah, Camat Labuhanhaji Barat, Said Heriadi, S.Pd menyampaikan, hal ini merupakan kesalahfahaman semata, akibat miss comunikasi antara perangkat desa dengan warga yang berunjuk rasa.

Said Heriadi, kembali mengingatkan perangkat desa, sebagaimana yang pernah dia sampaikan sebelumnya dalam Musyawarah Gampong dan Dusun se Kecamatan Labuhanhaji Barat beberpa waktu lalu,  untuk menggapi penyaluran bantuan covid dan agar tidak menimbulkan isu negatif, dianya menyampaikan desa sangat perlu membuat data base.

Petugas pendata, diberikan surat tugas. Dalam penyaluran bantuan, hendaknya dilakukan musyawarah dilengkapi dengan Berita Acara. Dan jika ada bantuan yang dialihkan, buat surat pernyataan pengalihan penerima bantuan yang ditandangani kedua belah pihak serta Tuha Peut/BPD.

“Maka dari itu, format surat pernyataan pengalihan penerima bantuan itu, sama semua di Kec Labuhanhaji Barat,” jelasnya.

Camat Labuhanhaji Barat, Said Heriadi, S.pd, saat memberi pandangan dalam penutupan musyawarah. (foto/fj).

Camat Labahanhaji Barat itu juga meminta kesediaan kepada warga yang berunjuk rasa, agar Kantor Keuchik yang sempat disegel dapat diaktifkan kembali, “Demi menunjang  kelancaran pengurusan administrasi desa,” demikian disampaikan Camat Labuhanhaji Barat Said Heriadi.

Sepantuan, pihak media ini, hingga usai musyawarah sekitar pukul, 23:00 Wib, musyarawarah berjalan lancar dan damai. Tidak ada inventasir kantor Keuchik yang rusak dan kantor Keuchik yang sempat disegel, aktif kembali malam itu juga.

Dalam musyawarah tersebut, turut hadir memfasilatasi mediasi, Kapolsek Labuhanhaji Barat serta anggota, Danramil Labuhanhaji Barat serta anggota, anggota DPRK Aceh Selatan, Muntasir, dan Sekretaris DPC Apdesi Aceh Selatan, Syukran.