DPC Apdesi Kab Aceh Selatan Minta Dinas Sosial Memperbaharui Data Penerima BST dan Pemerintah Desa Harus Jujur

0
Sekretaris DPC Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Kab Aceh Selatan, Syukran, S.Pd.I.

Tapaktuan | Liputanaceh.com –  Penerima bantuan  Bantuan Sosial Tunai (BST) tahap I, untuk masyarakat terdampak covid-19, di Kabupaten Aceh Selatan, dinilai masih banyak yang tidak tepat sasaran.

Hal tersebut di sampaikan oleh Sekretaris DPC Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Kab Aceh Selatan, Syukran, S.Pd.I, saat ditemui pewarta liputanaceh.com di Kecamatan Meukek, Rabu (20/05/2020) pagi.

Syukran mengakui, Apdesi Kab Aceh Selatan banyak menerima keluhan dan laporan dari masyarakat terkait penerima BST tahap I yang dinilai  tidak tepat sasaran. Seperti Anggota Keluarganya PNS, Anggota Keluarga Perangkat Desa, Penerima PKH/BPNT, dan lainya.

Menurutnya, Apdesi Kab Aceh Selatan telah menghimpun informasi dari Desa-desa se Kab Aceh Selatan, “Ternyata Pemerintahan Desa tidak terlibat dalam pendataan calon penerima BST tahap I, dari Kemensos RI yang disalurkan melalui kantor Pos, baru-baru ini,” beber alumni IAIN Ar Raniry ini.

Untuk diketahui, lanjut Syukran,  Menteri Sosial RI, bapak Juliari P. Batubara, pada situs kemsos.go.id tanggal (12/05/2020), pernah meminta Pemerintah Daerah (Pemda) se Indonesia untuk memperbarui Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan Data Keluarga Penerima Manfaat (DKPM) untuk Bantuan Sosial Tunai (BST) bagi masyarakat terdampak covid-19.

“Mungkin, karena itulah Dinsos Kab Aceh Selatan, tidak ingin merepotkan Pemerintah Desa melakukan pendataan masyarakat terdampak covid-19, yang layak menerima BST,” sangka Syukran.

Namun, masih keterangan Syukran, akibatnya muncul konflik dan kecemburuan sosial di tengah-tengah masyarakat desa. Aparatur Pemerintah Desa pun tak luput dari tudingan miring dan caci maki masyarakat desa yang kecewa dan marah.

Baca juga: Apdesi Aceh Selatan Harap Penegak Hukum Menangkap Propokator dan Pelaku Pelaku Pengrusakan Kantor Keuchik, Begini Penjelasan Keuchik Silolo

“Lagi-lagi, Pemerintah Desa dituding diskriminatif dalam menentukan penerima bantuan sosial, padahal Pemerintah Desa hanya menerima data penerima BST dari instansi terkait,” katanya.

Untuk meluruskan kesimpangsiuran penerima manfaat, lanjutnya, Apdesi Kab Aceh Selatan, meminta kepada Dinas Sosial Kab Aceh Selatan untuk memperbaharui data penerima BST.

“Dinas Sosial Aceh Selatan harus memperbaharui data penerima BST untuk penyaluran tahap II hingga tahap III,” ujar Syukran.

“Tekhnisnya kita serahkan kepada Dinsos Aceh Selatan, apakah penerima BST yang tidak layak itu digantikan dengan penerima yang lebih layak, atau tidak dicairkan sama sekali,” ujarnya.

DPC Apdesi Kab Aceh Selatan juga menghimbau, agar Pemerintah Desa harus jujur menyampaikan kepada pihak Dinas Sosial, bila ditemukan warga desanya sebagai penerima BST tahap I, yang tidak layak.

“Jangan didiamkan saja, apalagi yang menerima BST adalah Anggota Kelurga Perangkat Desa, laporkan saja terus kepada pihak Dinas Sosial Aceh Selatan dan minta diperbaharui, bagaimanapun caranya,” seru Syukran.

Terkait penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) dari sumber Dana Desa, yang sedang dilaksanakan oleh desa-dasa di Aceh Selatan saat ini, Apdesi Kab Aceh Selatan menghimbau, agar Pemerintah Desa jangan diskriminatif, apalagi mencantumkan data Perangkat atau Anggota Keluarga Perangkat Desa, sebagai pemenerima BLT.

Apdesi Kab Aceh Selatan juga tidak membenarkan jika BST dan BLT yang diterima oleh warga desa dipotong atas nama kebijakan Pemerintah Desa.

“Ini akan membuat malu kita, jangan gara-gara nila setitik, rusak susu se belanga,” tegasnya.

“Jika terbukti Pemerintah Desa melakukan kesalahan demikan, jangan harap DPC Apdesi Kab Aceh Selatan akan melakukan pendampingan, apalagi melakukan advokasi,” tutup Syukran dengan nada penuh tekanan.