DPR Aceh Lakukan Sosialisasi Sejumlah Qanun Aceh

0
46
Sosialisasi Qanun Aceh tentang kerukunan antar umat beragama. Foto: LA

Aceh Tamiang | LA – Menjelang tibanya bulan suci Ramadhan 1438 H, Sekretariat DPR Aceh melakukan sosialisasi Qanun Aceh No.8/2015 tentang Pembinaan & Perlindungan Aqidah dan Qanun Aceh No.4/2016 tentang Pedoman Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadah.

Agenda Sosialisasi ini dilaksanakan pada hari Selasa, 23 Mei 2017 pukul 10.00 wIB dan dilaksanakan di Hotel Grand Arya, Aceh Tamiang oleh Sekretariat DPRA. Acara ini dibuka langsung Sekretaris DPRA, H. A. Hamid Zein, SH, M.Hum, Kabag Humas Hukum dan Perpustakaan DPRA, Suhaimi, SH, M.Hum bersama Staf DPRA sebagai panitia kegiatan sosialisasi ini.

DPR Aceh dan Sekretariat DPRA juga mengundang Bupati/Wakil Bupati yang diwakilkan Asisten II, Drs. Rianto Waris, Forkopimda, Dinas Syariat Islam, FKUB, Kesbangpolinmas, Da’i Perbatasan, Kementerian Agama dan SKPK terkait dengan sosialisasi Qanun Aceh tersebut.

Kegiatan ini dipimpin Ketua Fraksi Partai Aceh, Iskandar Usman AlFarlaky, S.HI, yang juga terlibat langsung pada saat penyusunan Qanun Aceh No.8/2015 dan No.4/2016 beliau menjabat sebagai Ketua Badan Legislatif DPR Aceh.

Menurut Iskandar Usman, yang juga anggota Badan Legislasi DPRA, Qanun Aceh nomor 4 tahun 2016 telah menjelaskan tentang tanggung jawab pemerintah dalam pelaksanaan syariat Islam. “Pemerintah bertanggung jawab atas penyelenggaraan pelaksanaan syari’at Islam serta menjamin kebebasan, membina kerukunan, menghormati nilai-nilai agama yang dianut oleh umat beragama untuk menjalankan ibadah sesuai dengan agama dianutnya,” kata Iskandar.

Dikatakan dia, lahirnya Qanun Aceh nomor 8 tahun 2015 tentang pembinaan dan perlindungan aqidah juga bukan suatu keinginan untuk mengintervensi subtansi aqidah. “Bukan mengatur tentang tauhid, Qanun ini mengatur bagaimana tauhid atau aqidah muslim di Aceh tetap eksis agar tidak didangkalkan, sehingga perlu dibentengi dari pengaruh luar sebagai upaya perlindungan (protection), baik yang datang secara personal, maupun organisasi atau lembaga, qanun ini menjadi pagar sesuai dengan namanya qanun perlindungan aqidah,” jelasnya.

Sedangkan Qanun Aceh nomor 4 tahun 2016 tentang pedoman pemeliharaan kerukunan umat beragama dan pendirian tempat ibadah, Qanun ini mengatur tentang forum kerukunan umat beragama (FKUB), syarat pendirian tempat ibadah, penyiaran/dakwah agama dan bantuan luar negeri kepada lembaga keagamaan, serta penyelesaian perselisihan, pengawasan dan pelaporan terkait pelaksanaan pemeliharaan kerukunan umat beragama dan pendirian tempat ibadah.

Sedangkan Qanun Aceh nomor 8 tahun 2015 yaitu tentang pembinaan dan perlindungan aqidah merupakan program legislasi Aceh, prakarsa pemerintah Aceh yang diprogramkan tahun 2014 dan 2015 lalu. Pembahasan ini dilakukan Pansus XI tahun 2015 yang diketuai H. Ghufran Zainal Abidin, MA. Qanun ini disahkan dalam Paripurna masa sidang V tahun 2015 DPRA, pada 21-23 Desember 2015. (Adv)