DPR Aceh Mediasi Pertemuan Masyarakat dan PT Rapala

0
594
IMG_0112
DPR Aceh Mediasi Pertemuan Masyarakat dan PT Rapala, di Ruang Serba Guna, Selasa, 25 Agustus 2015.

BANDA ACEH – Terkait sengketa lahan antara perusahaan sawit PT Rapala dengan masyarakat di Kabupaten Aceh Tamiang yang sampai saat ini belum ada titik temu, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Aceh melakukan mediasi terkait hal tersebut di ruang serba guna DPR Aceh, Selasa, 25 Agustus 2015. Ketua komisi I, Abdullah Saleh, mengatakan ada sekitar 144 Ha lahan yang sampai saat ini masih dalam sengketa. Oleh karena itu pihaknya melakukan mediasi agar kasus sengketa tersebut segera di selesaikan

“Kami lakukan ini agar permasalahan sengketa lahan tersebut segera diselesaikan sehingga tidak ada dirugikan, baik perusahaan maupun masyarakat,” kata Abdullah Saleh.

Abdullah Saleh menambahkan beberapa waktu yang lalu pihak dari Komisi I DPR Aceh sudah meninjau ke lapangan dan bertemu dengan masyarakat.

“Banyak masukan yang disampaikan masyarakat terkait sengketa tanah tersebut, sehingga dengan adanya mediasi ini, kami ingin mendengarkan masukan dari para pihak, sejauh mana proses penyelesaian sengketa lahan seluas 144 hektare,” ujarnya.

Adapun lahan yang menjadi sengketa berada di Desa Paya Rahat, Tanjung Lipat Satu, Tanjung Lipat Dua, ketiganya berada dalam kecamatan Banda Mulia sedangkan Desa Teungku Tinggi berada di kecamatan Bendahara.

Awal konflik terjadi ketika pada tahun 1980-an perusahaan perkebunan PT Parasawita mengambil tanah rakyat secara paksa yang melibatkan aparat TNI. Sembilan masyarakat yang menentang pada saat itu diculik dan dibawa ke penjara Gaperta di Medan, Sumatera Utara. Dua diantaranya meninggal dunia dan tujuh lainnya saat ini masih hidup.

Menurut salah seorang warga, setelah kejadian pemaksaan itu, tidak ada lagi masyarakat yang melawan. Saat ini, tanah HGU yang dulunya milik PT Parasawita sudah dikuasai PT Rapala. Dan masyarakat tetap meminta agar tanah seluas 144 hektar tersebut kembali kepada mereka.

Turut hadir dalam mediasi tersebut Ketua DPRK Aceh Tamiang Ir Rusman, Asisten I Setda Aceh Tamiang Helmi, Kabag Petanahan Biro Tata Pemerintahan Setda Aceh, Niswar, LBH Banda Aceh, BP2T, perwakilan masyarakat, unsur kepolisian, serta utusan PT Rapala, dan perwakilan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Aceh. (Muammar)

BAGIKAN

KOMENTAR