Drs. H. Abdurrahman : Soal Harga Pasir, Pemerintah Harus Buat Standarisasi Harga

0
39

Banda Aceh – Politisi Partai Gerindra Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) Drs. H. Abdurrahman Ahmad mengapresiasi uapaya penertiban penambang pasir di kawasan daerah aliran sungai (DAS) Aceh Besar oleh Bupati setempat, Ir. Mawardi Ali. Abdurrahman minta pemerintah turun tangan, selain menertibkan juga menata lokasi yang dapat diambil pasir dan menetapkan standarisasi harga, sehingga konsumen dan pengusaha sama-sama tidak dirugikan.
“ Kita memberikan apresiasi kepada pemerintah Aceh Besar yang telah menertibkan galian C itu yang menyangkut pasir. Karena selama ini kita juga memantau bahwa pengambilan pasir , pemberian izin pengambilan pasir itu sepertinya tidak terkontrol, tidak terkendali dengan baik, sehingga telah menyebabkan rusaknya lingkungan di Aceh Besar akibat pengambilan pasir ini.”.
Drs. H. Abdurrahman Ahmad yang juga anggota Komisi IV DPR Aceh ini mengungkapkan hal itu kepada SUWA Nusantra, Jum’at (22/9) di kantor DPR Aceh usai rapat Banggar DPR Aceh menanggapi keluhan masyarakat karena melambungnya harga jual pasir pasca penertiban lokasi pengambilan pasir oleh pemerintah Kabupaten Aceh Besar .
Oleh karena itu, tambah Abdurrahman, kita memberikan apresiasi sekali kepada pemerintah kabupaten Aceh Besar. N amun demikian juga kita sarankan kepada pemerintah Aceh Besar agar perlu dibuat ferifikasi kembali dan dievaluasi kembali, tentu hal ini juga tidak bisa ditutup sama sekali, juga harus ada tempat-tempat yang diizinkan pengambilan pasir tersebut. Karena ini juga menyangkut dengan pembangunan daerah, apalagi sekarang ini APBA ini banyak sekali bangunan-bangunan yang kita lakukan., kata Abdurrahman.
“Jadi kita berharap, pemerintah Aceh Besar mengevaluasi dan meferifikasi kembali harus ada tempat-tempat yang diizinkan untuk pengambilan pasir itu, tentu dengan mempertimbangkan aspek lingkungan”, tandasnya.
Pasir itu harus bisa kita ambil , kata Abdurrahman, tapi dengan tidak merusak lingkungan, tentu saya pikir banyak tempat-tempat di Aceh Besar itu yang bisa diberikan izin dan diawasi secara ketat yang tidak merusak lingkungan, “ Saya pikir syaratnya seperti itu, dievaluasi dan diperbaiki kembali tempat-tempat mana itu yang bisa dikeluarkan izin kembali dan tidak merusak lingkungan”, pintanya.
Masih menurut anggota dewan dari Dapil I Aceh ini, meliputi Banda Aceh, Aceh Besar dan Sabang , tentang kenaikan harga, Ya ini juga memang sudah menggangu pembangunan juga masyarakat kita yang sedang membangun rumah, membangun mesjid dan sebagainya.
“Nah kita mintakan kepada pemerintah untuk menertibkan, membuat standarisasi harga, agar harga pasir itu meskipun sekarang langka pasir tetapi juga tidak boleh seenak-enaknya menaikkan harga pasir , tentu kepada pengusaha itu harus ada untung dan masyarakat juga harus bisa membangun apa yang sedang mereka bangun”, uajar Abdurrahman.
Artinya, katanya, disini juga harus turun tangan pemerintah, menertibkan harga , membuat standarisasi harga yang layaklah, jadi semua pihak itu tidak terganggu. Para pengusaha pasir itu mereka bisa bekerja, masyarakat yang sedang membangun juga bisa membanguan. Dan tidak boleh juga pengusaha, ketika langka pasir lalu membuat harga seeanak-enaknya, enggak boleh juga begitu, kita harus ada pertimbangan-pertimbangan harga yang layaklah, harapnya.
Kenaikan pasir itu sudah terjadi dalam dua minggu terakhir , untuk jenis pi Up L 300 biasanya harga pasir cor/plaster 1,5 samapai 1,8 kubik Rp. 250.000 ,- per mobil menjadi naik Rp.350 ribu. Sedangkan truk hercules bermuatan 3-4 kubik Rp.650.000 per truk naik dari sebelumnya hanya Rp.450.000,- per truk, kata pedagang pasir di Lamseupeung Banda Aceh. (kasman)

BAGIKAN

KOMENTAR