FPI Aceh, Tolak Intruksi Gubernur Aceh, Terkait Perpanjangan Masa Tanggap Darurat Covid-19 di Aceh

0
Ketua FPI Aceh, Tgk Muslim At Thahiry (tengah).

Banda Aceh | Liputanaceh.com – Front Pembela Islam (FPI) Aceh menolak Instruksi Gubernur Aceh nomor: 08/INSTR/2020, tanggal 30 Mei 2020, Tentang Perpanjangan Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Dalam Masa Tanggab Darurat Corona Virus Disease (Covid-19) Di Aceh, yang ditetapkan dan ditandatangani Plt Gubernur Aceh Nova Iriansyah, pada tanggal 30 Mei 2020.

Hal itu disampaikan Ketua FPI Aceh, Tgk Muslim At Thahiry, dengan press rilis, melalui pesan WA, kepada pewarta media ini, Minggu (31/05/2020).

Menurut Tgk Muslim At Thahiry, sebagai Ketua FPI Aceh dan Pimpinan Dayah Darul Mujahidin Lhoksemawe, dirinya menolak kebijakan yang tidak bijak, juga mendesak Plt Gubernur Aceh untuk mencabut Intruksi tersebut karena intruksi tersebut intruksi yang mendhalimi dunia pendidikan dan juga mendhalimi Islam.

“Kami tidak bisa menerima ada larangan majlis taklim dan tabligh akbar di Bumi serambi Makkah, kami tak bisa terima ada larangan perayaan hari besar Islam di Aceh,  dan kami juga tak bisa terima ada larangan zikir di Aceh seperti yang tersebut dalam poin yang ke empat dan juga kami tidak setuju anak anak Aceh diajak belajar lewat HP /online,” tegasnya.

“Melarang orang untuk berzikir berjamaah dan perayaan hari besar Islam serta majlis taklim bukanlah salah satu bentuk waspada tapi adalah bentuk panik dari Pemerintah Aceh,” ujarnya.

Tgk Muslem mengajak Plt Gubernur Aceh untuk membuka mata hati dan mengunakan akal sehat agar intruksi tidak mendzalimi Islam. “Agar tidak tergolong dalam bahagian orang orang munafiq, karena dalam surat at-Taubah disebutkan bahwa orang orang munafiq adalah orang orang yang menyeru kepada mungkar dan melarang dari yang makruf,” jelasnya.

Tgk Muslem menerangkan, melarang orang berkumpul untuk belajar agama dan merayakan hari besar Islam termasuk bahagian dari melarang dari yang makruf. “Maka orang orang yang melarang dari yang makruf adalah orang munafiq,” tegasnya.

Bertanda merah poin Keempat dari Instruksi Gubernur Aceh nomor: 08/INSTR/2020, tanggal 30 Mei 2020, Tentang Perpanjangan Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Dalam Masa Tanggab Darurat Corona Virus Disease (Covid-19) Di Aceh.

Lebih lanjut, Tgk Muslem mengajak Plt Gubernur Aceh agar tak ikut-ikutan melanjutkan program musuh Islam untuk memadamkan cahaya Allah dan menjauhkan ummat Islam dari syariat.

“Seharusnya seorang pememimpin yang memimpin Serambi Makkah adalah mengajak rakyatnya untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan memenuhi masjid dan meramaikan majlis taklim, dan mensyiarkan Islam dengan shalat dan zikir berjamaah dan merayakan hari besar Islam,” paparnya.

Ketua FPI Aceh ini menilai, seharusnya Pemerintah Aceh kembali kepada konsep Islam untuk terhindar dari wabah, bukan konsep orang anti agama atau konsep komunis. “Konsep Islam adalah agar terhindar dari berbagai macam bala adalah taqwa,” ucapnya.

Maka, sambung Tgk Muslem, Plt Gubernur Aceh diminta serius menerapkan syariat Islam secara kaffah (sempurna) di Aceh, dengan melarang riba (rentenir), zina, korupsi serta seluruh maksiat lainya, bukan melarang orang berjamah dan berbuat yang makruf.

“Ketahuilah wahai Bapak Plt Gubernur Aceh, yang dilarang oleh Rasulullah memasuki qaryah yang sedang wabah dan juga keluar dari qaryah yang sedang wabah. Maka silakan tanya kepada ulama apa makna dari qaryah.  Dan apa maksud dari hadis ini,” harapnya.

Tgk Muslem meminta agar tidak menjadikn virus carona sebagai alasan untuk menghalang orang dari berbuat baik. Sebab, lanjutnya, hingga saat ini Aceh bukan daerah yang patut dianggap daerah yang darurat carona.

“Maka jangan coba-coba mengangap Aceh daerah darurat carona, takut carona akan memangsa orang-orang yang memanfaatkan carona untuk menghalang orang-orang berbuat baik,” tandasnya.

Bukan itu saja, Tgk Muslem juga mengajak seluruh rakyat Aceh untuk buka mata dan bangkit melawan kedzaliman. “Jangan sampai shalat Idil Adha dilarang kerena itu bahagian dari PHBI, dan jangan sampai anak anak Aceh sibuk dengan HP karena sudah dibiasakan belajar lewat HP. Jangan sampai orang miskin tak memperoleh pendidikan,” sambungnya.

Ketua FPI Aceh itupun mengajak wakil rakyat yang ada di DPR Aceh agar buka mulut menyuarakan kepentingan rakyat Aceh.

“Jangan sampai masker menyebabkan mulut anda tak bisa bicara yang benar. Silakan bermasker tapi jangan tutup mulut, karena anda semua adalah wakil rakyat maka wajib memihak ke rakyat.! Anda dipilih oleh rakyat bukan dipilih oleh pejabat, maka buka mata melihat efek dari intruksi yang tidak bijak itu,” pungkas Tgk Muslem.

Baca juga: Pemerintah Aceh, Aktivitas Dayah Sudah Dapat Dimulai Kembali

Untuk diketahui, Pemerintah Aceh sebelumnya telah mempersilahkan kembali dayah-dayah di Aceh melakukan aktivitasnya seperti biasa, dengan tetap menjaga protokol kesehatan. Kebijakan Pemerintah Aceh yang mengizinkan dimulainya kembali proses belajar mengajar di dayah tertuang dalam Surat Gubernur Aceh Nomor 440/7713/2020 tanggal 28 Mei 2020 perihal Kerja Sama Puskesmas dan Dayah Terhadap Protokol Kesehatan di Dayah.