Harapan Tinggi untuk Jokowi di 1 Dekade Perjanjian Helsinki

0
403

The signatories shaking hands after signing.

JAKARTA – Kini, sudah 10 tahun usia nota kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM), atau dikenal juga dengan Memorandum of Understanding (MoU) Helsinki Finlandia. Namun disoroti, kehidupan eks anggota GAM masih belum terakomodasi sepenuhnya.

Ini dikemukakan oleh fasilitator MoU Helsinki, Juha Christensen, dalam Konferensi Pers Refleksi 10 Tahun Aceh Damai, di Kantor Komnas HAM, Jalan Latuharhari, Menteng, Jakarta, Jumat (13/11/2015).

“Mudah-mudahan pemerintah Aceh bisa cari sistem untuk eks GAM agar dapat profesi baru. Untuk uang, Aceh sudah dapat banyak. Aceh dapat dana khusus Rp 5 sampai 6 triliun selama 15 tahun,” kata Juha.

Dana, menurut dia bukan menjadi soal kini. Yang perlu diatur adalah struktur teknis dan implementasi penyalurannya. Dia menilai ada implementasi yang kurang bagus dari pemerintah Nangroe Aceh Darussalam (NAD).

“Para ‘eks’ ini harus dibantu,” kata Juha.

Juha melanjutkan, memang proses reintegrasi di Aceh pasca tsunami yang disusul MoU Helsinki itu belum juga 100 persen sukses. Selain soal pekerjaan untuk eks GAM tadi, ada pula soal lambang dan bendera GAM yang tak boleh dikibarkan. Sampai saat ini aturan ini belum terimplementasi sempurna. Dia optimis, pemerintah pasti punya solusi menegakkan aturan ini.

“Pemerintahan baru Jokowi-JK pasti ada solusi, lebih cepat lebih baik. Tinggal 3-7 persen implementasi dari MoU Helsinki yang belum tuntas,” kata Juha.

Dalam diskusi ini, hadir pula mantan Gubernur Aceh Mustafa Abubakar, Koordinator Sub Komisi Mediasi Komnas HAM Ansori Sinungan, dan Komisioner Komnas HAM Hafid Abbas.

Mantan Gubernur Aceh Mustafa Abubakar menyatakan pihaknya sudah mengupayakan lapangan kerja untuk eks GAM, yakni mengusahakan mereka jadi petani sawit. Namun ada kendala untuk merealisasikan rencana itu.

“Kita ada upaya membikin kebun sawit agar eks anggota GAM bisa menjadi petani sawit. Namun terkendala izin lahan,” kata Mustafa.

Komisioner Komnas HAM Ansori Sinungan menyatakan perdamaian di Aceh bisa menjadi contoh proses damai di Papua maupun Poso yang acapkali bergejolak. “Mudah-mudahan Aceh bisa menginspirasi,” kata dia. (detik.com)

BAGIKAN

KOMENTAR