Ini 5 Masukan MUI Soal Bela Negara

0
386
743bfac7-7df7-4175-9b39-448c1345cccc
Jakarta – Pemerintah meminta pandangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang bela negara. Apa masukan MUI tentang program wajib pemerintah ini?

“Pada saat ini pemerintah sedang merumuskan konsep bela negara. Kita kaum Muslimin memberikan masukan konstruktif bagaimana bela negara dalam perspektif umat Islam Indonesia,” ujar Didin Hafidhuddin, Wakil Ketua Dewan Pertimbangan MUI dalam jumpa pers usai Rapat Pleno II Dewan Pertimbangan MUI tentang ‘Bela Negara adalah Jati Diri Islam Indonesia’ di kantor MUI, Jl Proklamasi, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (26/11/2015).

Menurut Didin, bela negara dirumuskan dalam beberapa konsep. Bagi kaum Muslim membela negara merupakan bagian dari kewajiban. Pihaknya mendapat masukan dari ormas Islam agar konsep bela negara ini lebih menukik dan kritis.

“Bagi yang menolak bela negara berarti belum menjadi muslim yang baik. Karena bela negara itu amanat agama. Bela negara adalah kewajiban bagi umat Muslim,” ucap Didin.

Din Syamsuddin, Ketua Dewan Pertimbangan MUI mengatakan ulama dan tokoh Muslim yang tergabung dalam Dewan Pertimbangan MUI mendukung dan mendorong bela negara secara mental dan rohaniah. Pihaknya menengarai ada pergeseran lanskap kebudayaan Indonesia, dari bernuansa religius ke penguasaan aset negara oleh kelompok tertentu. 

“Ada cengkeraman dari nilai-nilai luar, ekonomi, politik, bentuk penjajahan baru kepada kita. Oleh karena itu umat Muslim harus tampil di depan untuk berperan dan negara tidak mengenyampingkan,” kata Din.

Nazaruddin Umar, Wakil Ketua Dewan Pertimbangan MUI menyampaikan amanat bela negara sebagai pedoman umat Muslim Indonesia:

1. Umat Muslim Indonesia wajib bersyukur atas berkat rahmat Allah atas negeri yang indah, makmur dan telah menjadikan agama sebagai dasar kehidupan berbangsa dan bernegara. Umat Muslim juga sepatutnya bersyukur dengan tetap lestarinya Pancasila dan UUD NRI 1945 menjadi dasar negara dan tata aturan kehidupan berbangsa dan bernegara yang menjamin kemerdekaan umat Muslim Indonesia dalam menjalankan syariat dan tuntunan agamanya.

2. Umat Muslim Indonesia wajib mempertahankan, melanjutkan, merawat, mengawal dan menjadi garda depan. Umat Muslim Indonesia harus menyadari bahwa komitmen berbangsa dan bernegara sebagai karakter dan jati diri Islam Indonesia dari segala rongrongan dan ancaman ideologi ekstrem agama dan sekuler, maupun non ideologis seperti ancaman disintegrasi nasional. Umat Muslim Indonesia hendaknya juga mempertahankan kedaulatan negara baik kedaulatan kultural, politik dan teritorial.

3. Umat Muslim Indonesia hendaknya terus mempertahankan dan menempatkan prinsip religiusitas sebagai ruh dasar negara dalam sila pertama Pancasila, dan tidak terus disibukkan memperdebatkan hubungan agama dan negara. Umat Muslim Indonesia mari meningkatkan produktivitas membangun negara dan mengisinya sebagai implementasi baldah thayyibah wa rabbun ghafur.

4. Umat Muslim Indonesia hendaknya mengawal dan terus melakukan amar ma’ruf nahi munkar terhadap praktik kekuasaan yang jauh dari amanah UUD NRI 1945 dan tuntunan agama, dengan tetap teguh berpegang kepada konstitusi dan prinsip-prinsip religius sebagai bentuk implementasi bela negara.

5. Umat Muslim Indonesia wajib membela negara dan mempertahankan segenap kekayaan sumber daya alam Indonesia dari penguasaan asing dan tetap dikuasai oleh negara untuk kesejahteraan rakyat sesuai pasal 33 UUD NRI 1945. Karena apa yang dinikmati oleh rakyat dan umat Muslim Indonesia saat ini adalah ‘pinjaman’ dari generasi rakyat dan umat Muslim masa depan.

Nantinya, masukan dari Dewan Pertimbangan MUI akan diberikan kepada pemerintah. 

(detik.com)

BAGIKAN

KOMENTAR