Itikad Kurang Baik Eksekutif Alasan Musannif Usulkan “Pembubaran” Dinas Dayah

0
Musannif

BANDA ACEH | LA –  Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA, Musannif Sanusi memberikan pernyataan resmi terkait pernyataan sebelumnya tentang usulan “pembubaran” Dinas Pendidikan Dayah Aceh.  Hal Ini, kata Musannif karena di media sosial muncul segelintir orang mempertanyakan apa alasan kuat pihaknya mengusulkan atas usulan tersebut. Termasuk juga suara dari Wasekjend Partai Daerah Aceh (PDA), Marsyudin Ishak di salah satu media online.

Musannif menyatakan, sebenarnya kalimatnya tersebut semestinya dipahami dengan satiran, majas hiperbola atau dalam tanda petik ini.

“Pada faktanya beberapa alasan kuat saya karena Kami Komisi VII memprotes keras terkait dana hibah untuk mesjid, meunasah, balee beut dan dayah. Hal ini dikarenakan pimpinan dan ketua fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) sudah dua kali mengundang Gubernur Aceh (2018) dan Wakil Gubernur (2019) untuk membahas tentang pencairan dana hibah, dan sampaikan sekarang pihak eksekutif menolak untuk tanda tangan dengan alasan syarat-syarat belum dipenuhi,” kata Musannif dalam siaran pers yang diterima media Liputanaceh.com, Senin, (8/7).

Menurut Musannif yang juga Ketua Yayasan Dayah Darul Ihsan Abu Hasan Kruengkalee ini, sejak dulu masa Irwandi hingga sekarang masa Nova Iriansyah, keduanya tidak ada itikad baik cairkan dana hibah dayah dan mesjid.

Musannif menjelaskan, tahun 2018 dulu di masa Irwandi, berakhir dengan Peraturan Gubernur (Pergub), dan imbasnya semua mesjid, meunasah, balee beut dan dayah bantuannya nol, kecuali dayah ulama yang dekat dengan Irwandi di Bireuen dan Dayah Pemerintah, yakni dayah perbatasan dan dayah MUQ Pagar Air yang sekarang di bawah pemerintah Aceh.

“Eksekutif selalu beralasan belum memenuhi syarat-syarat Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri). Padahal,  Aceh kan ada UU 44 1999  tentang Keistimewaan Aceh, UU 11 2006 tentang tentang Pemerintah Aceh, Qanun Aceh nomor  8 tahun 2014 tentang Pokok-pokok Pelaksanaan Syariat Islam dan Qanun Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penyelenggara Pendidikan Dayah,”terang Musannif selaku wakil ketua Komisi VII DPR Aceh yang membidangi  Agama dan Kebudayaan.

Nah, semua itukan lebih kuat, karena semua UU dan Qanun Aceh juga di bawah kemendagri, jadi berbenturnya dimana? Kecuali jika political will atau kemauan politik tidak ada.

“Itu baru iya,” cetus Musannif.

Menurut Musannif, di Aceh kan ada otonomi khusus Jadi, tambahnya lagi, jika berani dan punya itikad baik membantu dayah dan mesjid kenapa tidak keluarkan pergub untuk mempermudah hibah terkait bantuan keagamaan, kenapa di sektor lain dipermudah, namun untuk dayah dan mesjid dipersulit atau tidak ada usaha yang serius untuk membuahkan hasil agar terealisasi janji-janji politik Aceh Carong dan Aceh Teuga, tegas Musannif mempertanyakan.

Musannif juga menambahkan, jika ini tidak terlaksana, itu artinya sama seperti menjadikan ulama, teungku dayah dan BKM mesjid sebagai “raket bak pisang” hanya perlu sesaat untuk meraih kemenangan politik.

Jangan Ada Janji Baru

Musannif juga mengingatkan, Plt Gubernur Aceh Ir. Nova Iriansyah, MT ketika buka puasa bersama ulama Se-Aceh di Anjong Mon Mata, pada Sabtu 18 Mei 2019 kembali berjanji bahwa tahun 2019 akan mempermudah dana hibah.

Musannif melanjutkan, anggaran disahkan diakhir 2018 ini akan berjalan cepat. Tapi ternyata, katanya lagi, Surat Keputusan (SK) hibah sampai sekarang belum ditanda tangan oleh Plt. Gubernur Aceh.

“Dan kami dari komisi VII  mempertanyakan apa yang belum dipenuhi, kenapa tidak ada penjelasan, misalnya, ada prosedur apa yang mesti dilengkapi oleh dayah-dayah, mesjid, meunasah dan bale beut untuk mempermudah keluar SK agar bisa cairkan dana. Apalagi ini sudah dekat haji, jika cair bulan september, apa dayah cukup waktu mengerjakannya? Kita khawatirkan akan kembali membengkak menjadi Dana Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (SiLPA) triliunan rupiah.”  tandas Musannif.

Anehnya lagi, katanya, nanti eksekutif sibuk lagi cari dana ke pusat. Padahal yang lama belum mampu  dihabiskan, minta tambah, kan mempermalukan bangsa Aceh yang katanya Aceh Meuadap dan Aceh Teuga?.

Yang membuat dirinya heran, tambah Musannif lagi, kenapa dinas lain, misal event Aceh Marathon 2018  yang buat oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Aceh belum cair tetap bisa jalan, ini kan karena political will-nya kuat. Maka terlaksana, cara dicari, walaupun kemudian hari jadi petaka.

“Komisi VII DPR Aceh siap duduk bersama Pemerintah,  Dinas Pendidikan Dayah, Ulama Dayah, dalam hal ini semisal HUDA, MUNA, RTA, dan ormas Islam berbasis dayah lainya untuk mengungkapkan masalah tidak adanya itikad baik dari eksekutif ini,” tutup Musannif. (*)