Jangan Terjadi Kesenjangan sosial di Aceh,Korupsi Disapu Bersih

0
74

BNADA ACEH|LA-Ketua Balee Seumike Aneuk Nanggroe (Besan) Provinsi Aceh,T.Iskandar, meminta seluruh Masyarakat Aceh dan Ulama untuk  Berdo’a, senoga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI segera sapu bersih Daerah Serambi Makah dari Korupsi,

Pernyataan ini disampaikan pada 13 juli 2018, dengan tujuan untuk memerdekakan Masyarakat Aceh dari kemiskinan yang selama ini  terjadi, dengan penyebabnya semua Uang yang masuk ke Aceh selalu di Raup oleh pejabat yang tidak bertanggung jawab.

‘’kita semua ketahui setiap tahun pemerintah Aceh menerima dana dari pemerintah Pusat Puluhan Triliun ditambah lagi dengan Dana Otonomi Khusus (DOKA) yang setiap tahun mencapai Rp. 8 Triliun, ini tidak sedikit.

Seperti diketahui,Pasca penangkapan Gubernur Aceh, Irwandi Yusuf dan Bupati Bener Meriah Ahmadi pada 3 juli 2018  dan di tetapkan sebagai tersangka melakukan penyelewengan Dana DOKA tahun 2018, kita berharap kepada seluruh masyarakat Aceh untuk jangan tinggal diam membantu pihak penegak Hukum untuk melaporkan  dan memberantas Korupsi di Provinsi Aceh, ‘’Tegas Iskandar.

‘’Dengan adanya Korupsi di Daerah, pertumbuhan Ekonomi Masyarakat lemah, perputaran Ekonomi Masyarkat juga lambat, Masyarakat semakin lama semakin Miskin, lapangan kerja tidak ada dan angka pengguran semakin bertambah Ini yang sangat kita sayangkan.

Dia Menambahkan, kepada Oknum-oknum yang melakukan Korupsi pada dana Otonomi Khusus (Otsus) Aceh segera di tangkap, padahal dengan adanya dana tersebut akan lebih mendorong arah perekonomian masyarakat ke arah yang lebih baik dan hari ini kesenjangan sosial terjadi, Aceh juga belum mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat

Saya sebagai Putra Aceh yang menjabat sebagai Ketua Balee Seumike Aneuk Nanggroe, memberikan Apresiasi terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang selama ini bekerja secara maksimal memberantaskan Korupsi di Indonesia,bahkan sekarang sudah terjamah ke Provinsi Aceh ini sangat luar biasa.

‘’ini jangan hanya di Provinsi saja yang di lakukan OTT oleh Tim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), tapi ke kabupaten kota juga dilakukan, bila perlu sampai ke Desa Desa, dikarnakan Dana Desa yang di Programkan Oleh Pemerintah Pusat banyak juga yang tidak tepat sasaran di Aceh.

Sementara itu T.Iskandar juga menharapkan kepada semua pihak, mari kita dukung KPK, dan penangkapan Pejabat di Aceh jangan sama sekali kaitkan dengan perjanjian Damai Antara RI dan GAM pada 15 Agustus 2005, ini tidak ada Hubungannya, dan tidak merusak Perdamaian.

Perjanjian Damai 2005 itu mengakhiri konflik antara Aceh dengan Jakarta selama hampir 30 tahun. Butir-butir kesepahaman dituangkan/diturunkan dalam UU No 11/2006 tentang Pemerintah Aceh, kalau Korupsi  uang Negara tidak ada  tersebut dalam perjanjian itu,’’Tutup Iskandar,’’()

 

BAGIKAN

KOMENTAR