Jokowi: Menurut Undang-undang, DPR Harus Pilih Capim KPK yang Diajukan Pemerintah

0
349

131106320151022-111252780x390

JAKARTA – Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) harus memilih nama pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sesuai calon yang diajukan oleh pemerintah. Hal tersebut merujuk pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK.

Jokowi menjelaskan, dalam UU tersebut juga diatur tugas pemerintah untuk memilih calon pimpinan KPK melalui panitia seleksi. Hasil seleksi pansel menghasilkan delapan nama calon pimpinan KPK dan telah diserahkan kepada DPR. 

“Tugas kita itu, sudah kita sampaikan ke DPR. Saya dengar Komisi III sudah akan memutuskan,” kata Jokowi, di Jakarta Convention Center, Senayan, Jakarta, Kamis (26/11/2015). 

Saat ditanya mengenai langkah yang akan diambil pemerintah jika DPR tidak memilih pimpinan KPK dan mengembalikan seluruh calon kepada pemerintah, Jokowi menolak berspekulasi. 

“Sabar dong, belum diputuskan kok sudah kalau. Yang penting, menurut undang-undang DPR harus memilih,” ungkapnya.

Dalam empat kali rapat dengar pendapat dengan Pansel KPK, mayoritas anggota Komisi III masih mempermasalahkan beberapa hal, selain unsur kejaksaan. Misalnya, ada capim KPK yang diduga melanggar pasal 29 Huruf D UU KPK karena tidak memiliki pengalaman minimal 15 tahun dalam bidang hukum, keuangan, ekonomi dan perbankan.  

Komisi III juga mempermasalahkan pembagian delapan capim KPK menjadi empat bidang, yaitu bidang pencegahan, bidang penindakan, bidang manajemen dan bidang supervisi, koordinasi dan monitoring. 

Selain itu, masih ada waktu pendaftaran calon yang seharusnya dilakukan selama 14 hari, namun molor menjadi 28 hari.

Ketua Komisi III DPR Aziz Syamsudin membantah Komisi III sengaja mengulur-ulur waktu fit and proper test hingga melewati batas waktu kerja pimpinan KPK pada 16 Desember 2015 mendatang. 

Namun, Aziz tidak bisa memberi jaminan apakah fit and proper test bisa digelar sebelum tenggat waktu itu.

Menurut dia, tiga pelaksana tugas pimpinan KPK yang ditunjuk melalu perppu, yakni Taufiqurahman Ruki, Indrianto Seno Adji, dan Johan Budi, bisa tetap menjabat sampai adanya pimpinan baru. 

Hanya Zulkarnaen dan Adnan Pandu Praja yang akan habis jabatannya pada 16 Desember 2015.

“Dengan tiga Plt pimpinan KPK bisa berjalan, karena sifatnya kolektif kolegial,” ucap Aziz. 

Adapun, delapan nama capim KPK hasil seleksi Pansel yang diserahkan pemerintah ke DPR yaitu Saut Situmorang dan Surya Chandra (bidang pencegahan); Alexander Marwata dan Basaria Panjaitan (bidang penindakan); Agus Raharjo dan Sujanarko (bidang manajemen), serta Johan Budi Sapto Prabowo dan Laode Muhammad Syarif (bidang supervisi). 

Selain delapan nama itu, ada dua nama calon pimpinan KPK yang sudah dipilih sebelumnya, yakni Busyro Muqoddas dan Roby Arya Bharata. (kompas.com)

BAGIKAN

KOMENTAR