JPPR Aceh Melapor Sebagai Lembaga Pemantau di Aceh

0

BANDA ACEH | LA – Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) Pusat telah mendaftar sebagai lembaga Pemantau pada 2019 ke Badan Pengawas Pemilu RI dengan sertifikasi Nomor 001/Bawaslu/VII/2018 pada Tanggal 09 Juli 2018.

“Menindaklanjuti hal tersebut, Kami JPPR Aceh melapor Kepala Bawaslu Aceh,” Sebut Hamdani Abdullah, MA selaku Koordinator JPPR Aceh dalam keterangannya kepada media ini, Jum’at (1/3/2019).

Kata dia, berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, lembaga pemantau pemilu mesti didaftarkan dan diverifikasi Bawaslu.

“Kami mencoba mendaftarkan diri agar teregistrasi,” ujar Hamdani.

Hamdani Abdullah yang ditemani oleh Jajarannya berharap, dengan terdaftar sebagai lembaga pemantau resmi pemilu 2019, hak masyarakat sipil sebagai pemantau bisa benar-benar diterapkan dan dilindungi dalam banyak hal.

“Termasuk bagaimana kita bisa dapat banyak data dan bekerja sama dengan penyelenggara meningkatkan kualitas pemilu,” katanya.

Dengan demikian, dia juga berharap partisipasi publik dalam memantau dan melakukan edukasi ihwal pemilu bisa ditingkatkan. Apalagi, kata dia, saat ini penyelenggara pemilu memasang target tinggi dalam partisipasi pemilih, yakni 77,5 persen.

Berdasarkan pemetaan lapangan yang di memiliki JPPR, pihaknya menilai partisipasi masyarakat dalam memantau pemilu amat penting. Alasannya, jumlah anggota penyelenggara pemilu di daerah jauh lebih sedikit ketimbang pesertanya.

“Tanpa kesadaran dan partisipasi publik, secara otomatis penyelenggara kemungkinan akan kedodoran dalam pelaksanaan ini,” tuturnya.

Sementara Ketua Bawaslu Aceh Faizah, SP dalam sambutanya mengapresiasi JPPR sebagai lembaga pemantau pemilu pertama yang mendaftar di Bawaslu. Dia menyebut, sebagai satu-satunya lembaga resmi yang mengawasi tahapan pemilu, obyek pengawasan Bawaslu sangat luas.

“Tapi sumber daya manusia kami sangat terbatas,” kata Faizah Sehingga dia mendorong masyarakat ikut mengawasi pemilu.

Menurut Faizah, ada banyak hal yang bisa dilakukan pemantau pemilu, terutama untuk membantu Bawaslu mengawasi tahapan pemilu. “Misalnya soal dana kampanye dan sebagainya.”

Apalagi, kata Faizah, Undang-Undang Pemilu banyak memberi ruang bagi Bawaslu untuk melakukan ajudikasi. Sehingga, untuk pengawasan, ia memberi kesempatan kepada masyarakat untuk berpartisipasi sebagai pemantau pemilu. (*)