Karyawan Cuti Menikah, Bagaimana Ketentuannya?

0
Foto: Talenta CEO Power Breakfast

Liputanaceh.com | Karyawan berhak mengajukan cuti kepada perusahaan karena satu dan lain hal dengan alasan yang masuk akal. Salah satunya adalah mempersiapkan hari pernikahan yang cukup membutuhkan banyak waktu dan tenaga. Istilah menikah, yang disebut dalam Bagian Pengupahan, bukan merupakan hak istirahat, namun termasuk dalam kondisi tidak bekerja yang tetap dibayarkan upahnya. Ketentuan dalam Pasal 93 ayat (2), menyebutkan bahwa menikah menjadi salah satu alasan tidak masuk kerja atau tidak dapat melakukan pekerjaan, namun pengusaha tetap wajib membayar upahnya

Perhitungan cuti ini biasanya sehari sebelum hari pernikahan, dan sehari setelah pernikahan. Dalam banyak kasus, karyawan sering mengambil cuti tahunan berdekatan dengan izin menikah untuk memperoleh libur yang lebih panjang, baik untuk persiapan menikan maupun tujuan bulan madu.

Ketentuan tentang Cuti Menikah

Peraturan pemerintah melalui kementerian ketenagakerjaan tidak mengatur tentang cuti menikah. Pada praktiknya, perusahaan memberikan cuti menikah hanya sekali selama masa kerja atau hanya untuk pernikahan pertama dan yang dicatat resmi di Kantor Urusan Agama (KUA) atau catatan sipil. Dalam peraturan Pemerintah (PP) No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS), cuti menikah termasuk dalam cuti karena alasan penting. Di mana, PNS maupun ASN berhak mengajukan cuti dengan waktu maksimal lama cuti adalah satu bulan.

Menurut Undang-Undang Ketenagakerjaan, cuti menikah tidak termasuk dalam cuti tahunan, namun masuk ke dalam cuti untuk keperluan penting dan tidak memotong cuti tahunan. Sehingga, perusahaan tetap wajib membayar penuh upah karyawan yang izin menikah atau mengurus pernikahannya.

Perusahaan Perlu Mengatur tentang Ketentuan Cuti Menikah

Undang-Undang Ketenagakerjaan telah mengamanatkan perusahaan untuk membuat aturan teknis terkait pelaksanaan cuti menikah bagi karyawannya. Hal-hal yang perlu diatur oleh perusahaan adalah tentang prosedur pengajuan cuti, berapa hari izin yang diberikan, kapan karyawan dapat mengajukan izin menikah, dan berapa kali izin menikah diperbolehkan. Pasal 93 ayat (5) menyebutkan demikian, bahwa pengaturan pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama. Inilah alasan yang membuat perusahaan harus membuat peraturan terkait izin menikah dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.

Setiap perusahaan memiliki aturan yang berbeda mengenai pernikahan karyawannya. Beberapa perusahaan dengan jenis pekerjaan tertentu yang membutuhkan mobilitas tinggi, dalam perjanjian kerjanya tidak mengizinkan karyawan untuk menikah pada tahun pertama atau kedua masuk di perusahaan. Ada juga perusahaan yang melarang karyawan menikah selama masa pendidikan dan pelatihan. Peraturan seperti ini harus jelas di awal saat karyawan menandatangani surat kontrak kerja agar di kemudian hari tidak terjadi masalah.

Perusahaan yang tidak memberikan izin menikah atau memberikan izin tetapi tidak membayar penuh upahnya selama tiga hari, maka diancam sanksi pidana. Sesuai dengan Pasal 186 ayat (1) pelanggaran ini dikenakan hukuman penjara paling singkat satu bulan dan paling lama empat tahun dan/atau denda paling sedikit Rp10.000.000 dan paling banyak Rp. 400.000.000,-

Prosedur Pengajuan Cuti Menikah

Prosedur pengajuan cuti menikah pada masing-masing perusahaan tentu berbeda-beda tergantung kebijakan yang berlaku. Pada umumnya, dalam membuat permohonan cuti, seorang karyawan harus membuat permohonan tertulis secara formal ditujukan pada atasan. Surat tersebut dapat berisikan keterangan permohonan pengambilan cuti alasan menikah dan dapat diajukan 1 bulan sebelum acara pernikahan. Dengan begitu perusahan dapat menggantikan posisi dan tugas karyawan yang sedang menjalani cuti menikah.

Pastikan bahwa semua pekerjaan karyawan bersangkutan dapat diselesaikan sebelum pengambilan cuti. Hal ini dilakukan agar pada saat karyawan tersebut sedang tidak ada di kantor, semua pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik. Semua tugas juga harus ter-hadover dengan baik oleh karyawan yang bersangkutan dan karyawan pengganti.

Terkadang, pengajuan cuti menikah secara manual memang terlihat sangat rumit, terlebih lagi jika atasan sedang tidak ada di kantor. Inilah yang membuat proses persetujuan cuti menjadi semakin lama sedangkan dari sisi karyawan sudah memiliki kepentingan lain di luar pekerjaan kantor. Solusinya, perusahaan dapat mencoba untuk menggunakan aplikasi atau software HR yang dapat membantu masalah administratif seperti ini.

Mengelola Cuti Karyawan yang Efektif dan Efisien

Mengelola cuti karyawan menggunakan software dinilai lebih efisien dibandingkan dengan cara manual menggunakan form kertas dan pencatatan excel. Talenta adalah salah satu software terpercaya di Indonesia yang dapat membantu perusahaan Anda mengelola sumber daya manusia. Talenta memiliki fitur manajemen waktu yang mempermudah pengajuan dan persetujuan cuti melalui aplikasi yang cepat dan tidak rumit. Manajemen waktu yang tidak akurat akan membawa kerugian bagi bisnis Anda. Dengan Talenta, Anda dapat menghindari kesalahan hitung absensi, lembur, dan cuti dengan sistem mobile yang terintegrasi.

Fitur employee self-service dalam aplikasi yang membuat approval cuti dari atasan yang berjenjang dengan sekali klik. Selain pencatatan yang lebih akurat, sistem manajemen waktu Talenta sudah terintegrasi dengan sistem payroll. Perhitungan cuti diupah otomatis masuk dalam kalkulasi penggajian bulanan. Jadi karyawan yang menikah dan mendapat izin, tidaka akn mengalami pengurangan atau pemotongan di slip gaji online, meski mereka tidak bekerja selama tiga hari. Kini Anda bisa duduk manis setiap hari gajian karena semua proses manual sudah diganti dengan sistem yang mudah digunakan. (fri)

*Jakarta, 1 Feb 2002, oleh: Talenta