Kejari Se-Aceh Ikut Sosialisasi Zakat

0
213

LIPUTANACEH.COM | BANDA ACEH | Ratusan pegawai Kejaksaan Tinggi (Kejati) Aceh, termasuk perwakilan 23 Kejaksaan Negeri (Kejari) kabupaten/kota se-Aceh mengikuti sosialisasi zakat di kantor Kejati Aceh, Senin 03/08/2015.

Kegiatan ini menindaklanjuti  hasil audiensi bersama Kajati Aceh beberapawa waktu lalu soal pemotongan langsung zakat penghasilan dari gaji pegawai Kejati. Menurut Kajati sebelum pemotongan, para pegawai perlu disosialisasi terlebih dahulu.

Dalam sosialisai yang berlangsung selama satu jam lebih, sebagai pemateri dihadiri langsung Kepala Baitul Mal Aceh, Dr Armiadi Musa MA. Dalam paparannya ia menyampaikan berbagai legalitas hukum negara yang memerintahkan pengambilan zakat dari para pegawai baik undang-undang hingga regulasi lokal yaitu qanun.

“Yang dipotong zakat penghasilan adalah mereka yang telah mencapai nisabnya. Sedangkan yang belum mencapai hanya diminta membayar infak saja 1 persen,” ujar Armiadi yang didampingi Wakil Kepala Kejati Aceh Agus Tri Handoko.

Armiadi menjelaskan, para pegawai yang dikenakan zakat penghasilan ialah mereka yang memiliki gaji jika dikalkulasikan berjumlah 49 juta per tahun setara dengan 94 gram emas. Jika dibagi 12 bulan maka manjadi sekitar 3,8 juta per bulannya dihitung Brutto.

“Oleh karena itu, bagi pegawai negeri atau kontrak yang mendapat penghasilan sebesar itu harus dipotong zakatnya sebanyak 2,5 persen dari semua penghasilannya,” tambah Armiadi.

Ia juga menegaskan zakat penghasilan yang dipotong dari para pegawai bukan hanya gaji pokok saja, akan tetapi semua penerimaan baik tunjangan, remon, dan pendapatkan lainnya juga dihitung. Meskipun ada pegawai yang sumber gajinya dari pusat Jakarta, tetapi ia berkerja di Aceh, maka ia tetap harus membayar ke Baitul Mal, sebab tanggungjawab sosialnya di Aceh.

Pemotongan zakat di setiap instansi nantinya dipotong langsung oleh bendahara melalui Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) masing-masing yang dibentuk. lalu Upz menyerahkan ke Baitul Mal Aceh.

Armiadi juga tak lupa menjelaskan bahwa zakat di Aceh masuk ke dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD) Aceh. Maka setelah menerima zakat dari UPZ-UPZ tersebut langsung dimasukkan ke dalam rekening pemerintah daerah untuk dicatat sebagai PAD, baru setelah itu ditranfer kembali ke rekening Baitul Mal untuk disalurkan.

Saat sesi diskusi, salah seorang peserta bertanya, jika zakat masuk ke dalam PAD, maka akan berlaku aturan PAD, artinya bisa membangun fasilitas publik seperti jalan, jembatan dan lain-lainnya. Armiadi menjawab, meskipun demikian, sampai saat ini dana zakat masih dibagikan ke delapan Asnaf, tidak digunakan untuk di luar ketentuan syar’i.

Selain itu juga ada yang menanyakan soal kemana saja zakat selama ini disalurkan. Armiadi menjelaskan cukup banyak fakir miskin yang dibantu melalui program Baitul Mal Aceh, termasuk untuk muallaf seluruh Aceh.

“Baitul Mal telah membangun seribuan rumah fakir miskin, memberikan beasiswa penuh tahfidz Al Quran, menyantuni fakir uzur dan masih banyak program lainnya,” ujarnya.

Sedangkan untuk muallaf sambungnya, sudah ratusan anak muallah disekolahkan Baitul Mal di pesantren-pesantren di Banda Aceh dan Aceh Besar degan memberikan beasiswa penuh. Begitu juga kepada orangtuannya diberikan santunan.

“Begitu mereka menjadi muallaf mereka langsung mendapatkan santunan dari Baitul Mal, baik Baitul Mal provinsi atau Baitul Mal seluruh kabupaten kota seluruh Aceh,” tutupnya.

Usai sosialisasi, kepada para pegawai dibagikan dan diminta untuk form persetujuan muzakki untuk memotongan zakatnya langsung. Meskipun tidak lansung dipotong, setidaknya para pegawai Kejati telah menyatakan setuju untuk pemotongan zakat. [rls/Jal]

BAGIKAN

KOMENTAR