Kemenag Aceh Minta DPRA Sahkan Qanun KUB

0
378

Banda Aceh, Camplinews – Kementerian Agama ( Kemenag) Aceh merasa prihatin dengan masih adanya penyiaran agama kepada orang atau ummat yang sudah beragama di tengah-tengah masyarakat.

Hal itu disampaikan oleh Juniazi di kantornya (Kamis, 05/02/2015), Kasubbag Hukum dan Kerukunan Umat Beragama Kanwil Kemenag Provinsi Aceh dalam mengawali pembicaraan ketika diminta tanggapannya tentang kasus misionaris terjadi di Aceh.

Juniazi mengharapkan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) perlu segera menuntaskan Qanun Kerukunan Ummat Beragama (Qanun KUB) pada tahun 2015 ini.

“Setahu saya qanun penyiar agama, dan juga pendangkalan aqidah itu sudah ada draftnya, namun sampai hari ini qanun itu tidak dibahas. Kita berharap pada tahun 2015 ini qanun persoalan pendangkalan aqidah termasuk juga qanun kerukunan umat beragama yang mengatur di dalamnya persoalan pendirian rumah ibadah dan juga penyebar agama ini bisa dibahas dan 2015 ini bisa segera di sahkan,” Ujar Juniazi yang ditemui dikantornya.

Juniazi menyayangkan pemerintah belum tegas dalam menyikapi kasus misionaris, baik itu pendangkalan aqidah maupun penyebaran agama lain.

“Aturan-aturan yang ada tidak cukup hanya memberi hukum sanksi yang membuat pelaku itu jera, kita lihat dalam sejumlah kasus penyebaran agama di Aceh sampai saat ini, tidak ada satu pelakupun yang bisa diproses secara hukum, kemudian pelaku penyiaran agama, baik itu pendangkalan aqidah, misionaris atau sebagai lain yang sejenisnya,” ujarnya.

Juniazi juga menambahkan, bahwa persoalan hukum maupun persoalan sanksi yang tidak kuat, harusnya ada kajian dan penelitain kenapa akhir-akhir ini maraknya misionatis, aliran sesat dan penyebaran agama tertentu.

“Kita prihatin dengan masih adanya upaya-upaya penyiaran agama kepada orang atau umat yang sudah beragama di tengah masyarakat. Pada dasarnya, pemerintah tidak akan menghalang-halangi suatu penyebaran agama. Akan tetapi, hendaknya penyebaran agama tersebut ditujukan kepada mereka yang belum beragama, yang masih terdapat di Indonesia, agar menjadi pemeluk-pemeluk agama yang yakin, kata Juniazi.

Menurutnya, masyarakat perlu membentengi diri dimulai dari keluarga, anak dan masyrakat dari pengaruh-pengaruh aliran sesat maupun budaya luar atau misi luar yang bertentangan dengan dari ajaran-ajaran Islam.

Pemerintah harus segera memberantas dan segera mengambil kebijakan, karena tanggun jawab pemerintah adalah dibidang kebijakan, termasuk tanggung jawab DPRA dalam membuat qanun dan mengwasi berjalan qanun tersebut demikian Juniazi mengangkhiri tanggapannya. (Indra Kariadi)

editor: Muhadzier

BAGIKAN

KOMENTAR