Kemenkominfo Telah Siapkan Aturan Tata Cara”Spectrum Sharing”

0

Liputanaceh.com | Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) tengah mengatur pengaturan untuk mengatur tata cara berbagi spektrum telekomunikasi atau yang biasa disebut spectrum sharing untuk operator seluler.

Aturan tersebut akan berupa Peraturan Pemerintah (PP). Direktur Jenderal Sumber Daya Perangkat Pos dan Informatika Kemenkominfo, Ismail, mengatakan ada dua PP yang mencakup perizinan dan pembahasan teknis.

Adapun perizinan spectrum sharing akan diatur dalam PP Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang merupakan turunan dari UU Cipta Kerja. Menurut Ismail, PP NSPK tidak hanya berasal dari Kementerian Kominfo, melainkan semua kementerian.

Sementara regulasi teknis, pembagian spektrum akan dimuat dalam aturan lain yang dibatasi secara terbatas PP nomor 52 dan 53 Tahun 2000.

Adapun PP nomor 52 adalah tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi, sedangkan PP No 53 tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit.

“Masih dalam konsultasi publik draft PP-nya,” kata Ismail lewat pesan singkat, Selasa (17/11/2020).

Ismail belum menyebut spektrum mana yang nantinya akan dapat digunakan bersama aturan ini rampung.

UU Cipta Kerja Pasal 71 itu sendiri merevisi ketentuan dalam Pasal 33 dalam UU Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi. UU Cipta Kerja Pasal 71, terkait UU Telkomunikasi Pasal 33 menjadi 9 poin.

Pada poin 5 ayat bahwa Pemerintah Pusat dapat menetapkan penggunaan bersama frekuensi radio. Kemudian pada poin 6 kejadian bahwa pembagian spektrum diperuntukan bagi penerapan teknologi baru.

Pemegang Perizinan Berusaha frekuensi frekuensi radio mengacu pada ayat (1) untuk penyelenggaraan telekomunikasi dapat melakukan: a. Kerja sama frekuensi radio frekuensi radio untuk penerapan teknologi baru; dan / atau b. Pengalihan frekuensi radio frekuensi, dengan penyelenggara telekomunikasi lainnya.