Kemenkumham Aceh Belum Terima Surat Pengunduran T. Setia Budi Cs

0
32

BANDA ACEH | LA –Jailani M. Ali, SH, MH, Kepala Bidang Pelayanan Hukum di Kementrian Hukum dan HAM Provinsi Aceh, mengaku belum menerima surat usulan pergantian kepengurusan Partai Nanggroe Aceh (PNA), dari DPP PNA.

Hal itu dikatakan Jailani terkait, nama T. Setia Budi masuk sebagi tim tim panitia seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama pemerintahan Irwandi Yusuf-Nova Iriansyah. “Sampai sekarang, kita belum menerima itu.” Tegas Jailani di Banda Aceh, Selasa, 5 Desember 2017.

Kata Jailani, sepanjang tidak ada usulan pergantian kepengurusan PNA yang baru. Maka, Kementerian Hukum dan HAM, Kantor Wilayah Aceh hanya mengakui Surat Keptusan (SK) yang lama. Dimana, SK kepengurusan PNA masih tertera T. Setia Budi sebagai salah satu anggota Dewan Panasehat Pusat DPP-PNA.“Karena SK tersebut yang memiliki kekuatan hukum tetap.” Jelas Jailani.

Begitupun, ia berjanji akan memproses secepat mungkin, bila DPP PNA mengirim usulan perubahan nama-nama kepengurusan PNA. “Kita bekerja sesuai dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2016, Peraturan Presiden (PP) Nomor 20 Tahun 2007, serta Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2006. Semua sudah jelas tentang tugas kita (Kemekum HAM) Aceh.” Ungkap Jailani.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Nanggroe Aceh (PNA) Miswar Fuady, S.H, Senin (04/12/2017) mengirim surat pengunduran diri tiga kader PNA, yaitu T. Setia Budi, Marwan Sufi dan Syarifuddin Z. Ketiga surat pengunduran diri itu dengan tanggal berbeda. Sesuai surat yang dikirim Sekjen PNA Miswar Fuady, T. Setia Budi kelahiran Banda Aceh, 31 Oktober 1952, mundur tanggal 14 Juli 2017.

Pengunduran ini bukan tanpa sebab. Karena T. Setia Budi merupakan tim panitia seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama pemerintahan Irwandi Yusuf-Nova Iriansyah. Padahal, dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil disebutkan, seorang panitia tidak menjadi anggota/pengurus partai politik bagi panitia seleksi, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 114 ayat (6) huruf c PP Nomor 11 Tahun 2017 tersebut, pada hakikatnya berlaku untuk seluruh jenis pengisian jabatan.***

BAGIKAN

KOMENTAR