Kementerian Kesehatan Lakukan Survei Akreditasi UPTD Puskesmas

0
28

LA – Kementerian Kesehatan RI melakukan survei akreditasi UPTD Puskesmas, yang dilakukan di UPTD Puskesmas Peusangan SIblah Krueng, Bireuen, Aceh, Kamis (1/11/18).

Kegiatan yang dihadiri Danposramil Peusangan Siblah Krueng jajaran Kodim 0111/Bireuen Pelda Armadi, akan dilaksanakan sejak tanggal 1 hingga 3 November 2018, dihadiri langsung tim Surveryor Akreditasi FKTP dari Kementerian Kesehatan RI.

Kegiatan yang dipimpin langsung Ketua Tim Suveryor Kementerian Kesehatan RI Dr. Anung Respati,M.Km dan dihadiri anggota Posramil Peusangan Siblah Krueng serta masyarakat sekitarnya.

Danposramil Peusangan Selatan menjelaskan, akreditasi UPTD Puskesmas adalah suatu pengakuan terhadap hasil dari proses penilaian eksternal, oleh Komisioner Akreditasi terhadap UPTD Puskesmas, apakah sesuai dengan standar akreditas yang ditetapkan.

Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pelayanan dalam kesehatan untuk menuju pelayanan UPTD puskesman yang lebih baik lagi. “Standar Akreditasi UPTD Puskesmas terdiri dari 3 bagian yaitu, Standar Administrasi dan Manajemen, Standar Program Puskesmas dan Standar Pelayanan Puskesmas,” ungkapnya.

Lebih lanjut Ia menerangkan, akreditasi penting menuju kepada tingkat kesempurnaan pelayanan kesehatan di puskesmas. “Dimana untuk pelayanan sesuai dengan standar kode etik profesi yang sudah ditetapkan. Untuk mensukseskan hal itu, maka peran serta seluruh pihak diharapkan untuk ikut andil membantu mewujudkannya,” katanya.

“Saya memberikan apresiasi kepada UPTD Puskesmas Kecamatan Peusangan Siblah Krueng yang akan melaksanakan akreditasi dalam rangka peningkatan mutu pelayanan kesehatan masyarakat di Kec. Peusangan Siblah Krueng.”

Ia menegaskan, agar para Camat dan Geucik beserta jajarannya ikut membantu mensukseskan kegiatan akreditasi. Puskesmas harus mempersiapkan segala hal yang berkenaan dengan fasilitas pendukung, sarana prasarana, dokumen pendukung berupa profil, visi-misi dan program kerja serta kegiatan yang dilaksanakan termasuk perjanjian kinerja dan pakta integritas dalam upaya optimalisasi penyelenggaraan pelayanan kesehatan masyarakat.

Penilaian akreditasi dimaksudkan untuk peningkatan standar sistem manajemen mutu dan peningkatan penyelenggaraan pelayanan sesuai dengan kriteria yang ditetapkan.

Pada kesempatan itu, Ketua Tim Suveryor Kemenkes RI mengungkapkan, akreditasi sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193; Pelayanan kesehatan kepada Peserta Jaminan Kesehatan harus memperhatikan mutu pelayanan, berorientasi pada aspek keamanan pasien, efektivitas tindakan, kesesuaian dengan kebutuhan pasien, serta efisiensi biaya.

“Untuk itu Budaya mutu ini harus menjadi capaian kita bersama, akreditasi memang penting tapi yang paling perlu dan penting itu pelayanan kepada masyarakat sepenuh hati, berikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat,” pungkasnya.

BAGIKAN

KOMENTAR