Kepala BPKS Masukkan Nama Ketua Walhi Aceh Sebagai Staf BPKS, Untuk Apa?

0
116
Kepala BPKS Masukkan Nama Direktur Walhi Aceh sebagai staf BPKS. Foto: Dok. Khusus
Kepala BPKS Masukkan Nama  Direktur Walhi Aceh sebagai staf BPKS. Foto: Dok. Khusus
Kepala BPKS Masukkan Nama Direktur Walhi Aceh sebagai staf BPKS. Foto: Dok. Khusus

Banda Aceh | LA – Beredar Surat Keputusan (SK) yang ditandatangani Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang (BPKS), Ir. Fauzi Husin, yang memasukkan nama Ketua Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Aceh, Muhammad Nur, sebagai salah seorang staf BPKS yaitu sebagai Staf Asisten Teknis Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup. Foto SK tersebut dipublish oleh salah seorang pengguna akun media sosial Facebook bernama Fadhli Abdullah, pada Selasa 16 Mei 2017.

Jika dilihat secara biasa, foto SK tersebut memang sama sekali tidak ada yang aneh, namun apabila ditelusuri dan dipelajari secara mendalam, ternyata SK tersebut mengandung sejumlah permasalahan yang perlu diselidiki, karena saat ini BPKS telah melakukan pembangunan Pelabuhan Perikanan di Pulo Aceh yang diduga tidak tepat dan bahkan diduga hingga kini belum memiliki Amdal.

Salah seorang staf BPKS, saat diwawancarai waratwan Liputan Aceh, mengakui hal tersebut. “Iya benar, memang belum memiliki Amdal, tapi sedang dalam pengurusan dan mungkin akan segera diselesaikan,” ungkap sumber yang meminta identitasnya tidak disebutkan.

Menurut informasi yang diterima media Liputan Aceh dari sejumlah sumber, menyebutkan, bahwa perekrutan Muhammad Nur sebagai Staf BPKS di bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup, diduga merupakan upaya Kepala BPKS Sabang, Fauzi Husin, untuk meredam dan menyembunyikan perkara tersebut, karena Muhammad Nur sendiri adalah orang penting yang bertanggung jawab terhadap perkara yang berhubungan dengan lingkungan hidup di Provinsi Aceh.

Perlu diketahui, Muhammad Nur merupakan Direktur Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Aceh, yang selama ini berusaha keras mengkritik dan menentang semua pihak yang berusaha merusak lingkungan hidup yang dilindungi di Aceh.

Sementara, Muhammad Nur, saat dihubungi Wartawan Media Liputan Aceh via seluler, tidak membantah bahwa SK yang beredar tersebut benar adanya, tapi menurut dia, SK tersebut keluar karena ada alasannya. “Yang pertama SK itu bentukan dari rekomendasi masalah Amdal saat itu. Jadi BPKS mengajukan Amdal masalah pembangunan TPI (Tempat Penurunan Ikan)/pelabuhan di Pulo Aceh pada saat itu,” kata Nur.

Dalam rekomendasi Amdal tersebut, menurut Nur, melarang agar pelabuhan tersebut jangan dibangun dulu, karena status kawasan belum clear (belum jelas statusnya), tapi posisi bangunan itu diterima oleh seluruh komisi Amdal. “Tapi status kawasan harus dipastikan kawasan konservasi atau lindung. Jadi dari tata ruang nasional, kawasan yang mau dibangun itu bukan kawasan konservasi. Dari provinsi itu tidak dikenai kawasan konservasi, tapi dalam Pemerintahan Aceh Besar itu dimasukkan kawasan konservasi, terjadilah khilafiyah.” terang Nur.

Karena terjadi sebagai khilafiyah maka dimasukkan sebagai bentuk tim, jadi Walhi juga diminta dimasukkan sebagai tim. Secara teknis BPKS mengurus SK itu, jadi tidak dikonfirmasi lagi bagaimana Sk dibuat. Menurut Walhi sendiri, masuk sebagai tim itu sendiri merupakan hal yang biasa, karena Walhi bukan satu tim tapi ribuan tim kita ada di Aceh bersama pemerintah. BPKS ini kan bukan lembaga pengusaha sawit atau tambang, jadi menurut Walhi itu bukan pelanggaran.

Masuk sebagai tim itu adalah bagian daripada advokasi. Jadi bukan kemudian kita bagian dari tidak independen. Jadi itu salah apabila begitu penilaian. Kita akan tetap independen, selama BPKS terjadi kesalahan tetap menjadi perkara bagi kita.

Muhammad Nur juga mengaku meskipun dimasukkan sebagai tim, tapi tidak pernah ada rapat. Dia pun menganggap hal itu sebagai sesuatu yang lucu, karena sudah dimasukkan kedalam tim, diberikan honor bulanan, tapi tidak pernah dilibatkan. Untuk gaji yang diberikan BPKS itu pun menurut dia termasuk besar.

Selain itu, M. Nur juga berharap kepada masyarakat agar tetap berpikir positif kepada Walhi, karena walaupun Walhi dilibatkan dalam SK BPKS, mereka tetap akan menindak BPKS apabila ada hal-hal yang dilanggar BPKS dalam menggarap sebuah tempat untuk dibangun. Hingga saat ini, Walhi belum menindak BPKS karena diduga telah melakukan pembangunan di Pulo Aceh tanpa pengurusan Amdal terlebih dulu, namun Walhi tentu saja sudah memikirkan dengan matang permasalahan ini, karena lembaga tersebut dianggap sudah sangat berpengalaman dalam menyelesaikan perkara. (AZ/H)

BAGIKAN

KOMENTAR