Ketua DPR Aceh : Banyak Poin MoU Helsinki yang belum Jelas

0

BANDA ACEH |LA – Konflik bersenjata antara Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan Pemerintah Republik Indonesia (RI) telah diselesaikan melalui sebuah perundingan di Helsinki (Finlandia) yang dituangkan dalam sebuah Nota Kesepahaman, dikenal dengan MoU Helsinki pada 15 Agustus 2005.

Untuk manifestasi MoU Helsinki ini,  Pemerintah Republik Indonesia telah menetapkan Undang Undang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) pada 15 Agustus 2006, serta memenuhi beberapa komitmen lain, seperti Amnesti bagi Tapol/Napol Aceh, penarikan pasukan TNI/Polri Non- Organik dari Aceh, dan lainnya.

Bahwa dalam kenyataannya setelah lebih dari 13 tahun MoU Helsinki  (2005-2018) dan 12 tahun UUPA (2006-2018), masih banyak terdapat kendala/hambatan dalam penerapan UUPA sebagai sebuah Resolusi Konflik yang Berkelanjutan dan Bermartabat bagi Semua, Kendala dan hambatan ini  sebenarnya sudah diprediksikan sejak awal oleh Tim Perumus RUU-PA dari Aceh dan telah diutarakan kepada Pemerintah RI melalui Bapak Wakil Presiden M.Jusuf Kalla (tahun 2006), menjelang pengesahan RUU-PA oleh Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia (DPR-RI) dalam Rapat Paripurna DPR-RI  15 Agustus 2006 , namun ketika itu Bapak Wakil Presiden RI meminta agar Tim Aceh menerima saja dulu UUPA ini, jika nanti suatu saat ada yang perlu dikoreksi dan dianggap bermasalah, akan diperbaiki kembali oleh Pemerintah Republik Indonesia.

Tim Aceh ketika itu setelah berkonsultasi dengan Pimpinan Gerakan Aceh Merdeka ( GAM) sebagai salah satu pihak Penanda Tangan Perjanjian MoU Helsinki, yang menilai bahwa perjanjian damai diantara Pemerintah RI ketika itu masih sangat rentan dan rapuh, karena beberapa kalangan di Pusat juga terlihat tidak  sepenuhnya menyetujui komitmen yang telah dibuat oleh pihak GAM dengan Pemerintah RI ketika itu, serta kebutuhan penanganan korban bencana serta Rehabilitasi- Rekonstruksi pasca Tsunami yang mendapatkan atensi yang tinggi dari masyarakat Internasional, dan terpenting bahwa konflik ini terjadi di Aceh dengan korban terbanyak adalah rakyat aceh sendiri.

Pimpinan GAM berketetapan kuat bahwa Perdamaian Aceh harus segera hadir dan dinikmati oleh seluruh Rakyat Aceh, dan mengatakan akan menunggu komitmen berikut dari Pemerintah RI guna pemenuhan semua klausula perjanjian yang telah disepakati dalam MoU Helsinki di waktu yang akan datang.

Ketua DPR Aceh, Sulaiman, SE, M.S.N mengatakan. Banyak poin-poin yang tertuang dalam MoU dan UUPA, yang hingga kini belum jelas. Diantaranya,   Pemahaman kewenangan Aceh dalam semua sektor public. Apa sajakah kewenangan yang dimaksud ?, dan hanya dikecualikan untuk  6 bidang yaitu ; hubungan Luar Negeri, Pertahanan Luar, Keamanan Nasional, Moneter dan Fiscal, Kekuasaan Kehakiman dan Kebebasan beragama.

“Selanjutnya, bagaimana kedudukan Qanun Aceh dalam Hirarki Perundang-undangan RI. Karena Qanun Aceh merupakan aturan pelaksana turunan perintah dari UUPA dalam kedudukan nya dengan Peraturan Pemerintah (PP), Keppres dan Kepmen,” kata Sulaiman di Banda Aceh, Selasa (18/6/2019)

Menurutnya, merujuk pada belum disetujuinya Qanun Bendera dan Lambang serta pengalaman gugatan terhadap UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 yang lalu ke Mahkamah Konstitusi (MK) yang bersumber dari dualisme pemberlakuan Undang-undang terhadap UUPA. Serta Fungsi dan Kewenangan Kementerian-Lembaga Pemerintah dan Non Pemerintah terhadap Aceh, dalam hubungan Kewenangan/Ke-Khususan yang telah diberikan oleh MoU dan UUPA kepada Aceh ?

Lalu, pembagian Hasil Sumber Daya Alam dan Mineral antara Pemerintah Aceh dan Pemerintah Pusat serta Regulasinya yang masih bermasalah dan belum konkrit serta transparan, sehingga berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Aceh.

Kemudian, Sistem Perpajakan Nasional dan Perizinan yang masih bersifat Sentralistik/terpusat, belum memberikan ruang bagi hasil yang konkrit buat aceh, baik di darat, laut maupun udara, hal ini berdampak langsung pada kemampuan Aceh dalam pelaksanaan dan pengelolaan kewenangannya.

“Dana Otonomi Khusus buat Aceh dalam UUPA kenapa hanya untuk jangka waktu tertentu..? dan bukan untuk selamanya, logika dan mekanisme apa yang dipakai oleh Pemerintah Pusat untuk masalah ini,” ungkapnya.

Menurut Sulaiman, permasalahan lain adalah penanganan Korban Konflik dan mantan Kombatan yang merupakan bahagian dari Resolusi Konflik Aceh (MoU Helsinki), melalui Badan Reintegrasi Aceh (BRA) yang merupakan tanggung jawab Pemerintah Pusat kenapa dibiayai oleh APBAceh…?apakah ada verifikasi menyeluruh dari Pemerintah Pusat terhadap soal ini?

“Transparansi dalam Pengumpulan dan Pengalokasian Pendapatan antara Pemerintah Pusat dan Aceh serta Audit dan Verifikasi atas semua kegiatan di Provinsi Aceh, belum terlaksana dan disampaikan hasil-hasilnya oleh Pemerintah Pusat kepada Kepala Pemerintah Aceh,” ulas Putra Aceh Utara ini.*