Ketua DPR Aceh,Pembahasan KUA-PPAS Harus Tepat Waktu

0
42

BANADA ACEH|LA-Penetapan APBA Tahun Anggaran 2019 ini harus tepat waktu,hal tersebut disampaikan Ketua DPR Aceh  H. Muharuddin, Sos.I,MM dalam rapat Paripurna Istimewa DPR Aceh Senin-06-08-2018.

Menurutnya, ada  beberapa konsekuensi bila terjadi keterlambatan dalam pengesahan APBA, baik itu bagi Pemerintah Aceh maupun kepada DPR Aceh. Untuk menghindari keterlambatan penetapan APBA tahun anggaran 2019 ini.

Pemerintah telah mengeluarkan peraturan menteri dalam Negeri Republik Indonesia nomor 38 tahun 2018 tentang pedoman penyusunan APBD tahun anggaran 2019. permendagri dimaksud menjadi pedoman bagi kita dalam penyusunan dan pembahasan APBA tahun anggaran 2019. secara administrasi dokumen KUA-PPAS- RAPBA tahun anggaran 2019 sudah diserahkan kepada DPR Aceh.

Perencanaan penyusunan RAPBA tambah Ketua DPR Aceh harus dilakukan secara konsisten, dimulai dari RKPA, KUA-PPAS,   terakhir menjadi RAPBA. namun dapat dikecualikan tahapannya apabila terjadi hal-hal yang mendesak/darurat, sebutnya.

Dalam rangka pelaksanaan pembangunan Aceh tahun 2019, terutama dalam penganggaran dana pembangunan dalam RAPBA tahun anggaran 2019, dimana rincian KUA-PPAS-RAPBA tahun Anggaran 2019.

Untuk pendapatan asli Aceh Rp. 14.747.490.562.630,-(empat belas triliun tujuh ratus empat puluh tujuh Milyar empat ratus sembilan puluh juta lima ratus enam puluh dua ribu enam ratus tiga puluh rupiah) sedangkan belanja Aceh  Rp. 15.781.318.934.079,- (lima belas triliun tujuh ratus delapan puluh satu milyar tiga ratus delapan belas juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu tujuh puluh sembilan rupiah).

Muharuddin Menambahkan defisit Rp. 1.033.828.371.449, (satu triliun tiga puluh tiga Milyar delapan ratus dua puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh satu empat ratus empat puluh sembilan rupiah) sedangkan Untuk pembiayaan Rp 1.033.828.371.449,- (satu triliun tiga puluh tiga milyar delapan ratus dua puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh satu empat ratus empat puluh sembilan rupiah)

Pagu kebijakan umum anggaran serta prioritas dan plafon anggaran sementara tersebut perlu kita sampaikan secara transparan kepada Masyarakat Aceh guna diketahui sejauh mana proses penganggaran untuk pembangunan Tahun 2019 ,’’Ucap Ketua DPR Aceh,

Sementara itu Plt Gubernur Aceh Nova Iriansyah mengatakan, Dokumen KUA dan PPAS yang telah disusun memuat Gambaran kondisi ekonomi makro, termasuk perkembangan indikator ekonomi makro daerah, asumsi dasar penyusunan APBA Tahun Anggaran 2019 termasuk laju inflasi.

Pertumbuhan PDRB dan asumsi lainnya terkait dengan kondisi ekonomi daerah, kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah serta kebijakan pembiayaan yang menggambarkan sisi defisit dan surplus anggaran daerah.

KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2019 disusun berdasarkan Rencana Kerja Pembangunan Aceh (RKPA) Tahun Anggaran 2019 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Gubernur Aceh Nomor 77 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pembangunan Aceh Tahun 2019. RKPA Tahun 2019 disusun melalui beberapa pendekatan perencanaan, baik secara teknokratis, partisipatif, politis, atas-bawah dan bawah–atas melalui proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan Aceh.’’()

 

BAGIKAN

KOMENTAR