Komisi I DPRA Sarankan Biro Hukum Pemerintah Aceh, Kenapa?

0
22
Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) | FOTO : Ikhsan Muhammad

BANDA ACEH |LA – Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat  Aceh (DPRA) , Ermiadi menyarankan Biro Hukum Pemerintah Aceh untuk melakukan penambahan anggaran dalam hal bantuan hukum.Hal ini menurutnya untuk tertanganinya bantuan hukum di seluruh Kabupaten/ Kota yang ada di Provinsi Aceh.

“Walaupun dalam hal tersebut, kita bagikan dengan jumlah penduduk yang ada di wilayah kabupaten/ kota itu sendiri, misalnya Aceh Utara dengan Wilayah Kota Lhokseumawe jumlah penduduknya  yang jauh berbeda, maka kita bagikan saja nanti,” ujar Ermiadi kepada wartawan di ruang Komisi I DPR Aceh, Rabu 6 Desember 2017.

Dirinya juga mengatakan, seharusnya pihak Biro Hukum Pemerintah Aceh untuk membuka kembali moment klatun baru dalam penganggaran, seperti pada sektor bantuan hukum.

“Kita sarankan,  sebenarnya ini mungkin yang terlupakan pada  tahun sebelumnya. Maka tadi kita ingatkan pada Biro Hukum untuk membuka  moment klatun  baru dalam penganggaran, jika ada regulasi baru yang dikeluarkan oleh Pemerintah pusat, atau undang- undang sektoral jika ada bertentangan dengan UUPA, untuk mengkomplen  atau protes untuk Pemerintah Pusat,apabila sifatnya administratif untuk di mintak uji tafsir atau dibawa ke MA terhadap UU yang berbnturan ini,” katanya lagi.

Ketua Komisi I DPR Aceh ini, juga menyatakan Nomenklatur penganggaran tentang regulasi baru itu, dalam hal tersebut dengan  alasan jika nanti diberlakunya undang – undang baru oleh pemerintah pusat yang  bertentangan dengan Undang-Undang Pemerintah Aceh (UUPA).

“Bahasa sederhananya untuk mengadakan komplain atau dalam bahasa lain ada yang ditempuh secara Peraturan yang digunakan atau terhadap undang-undang yang berbenturan ini kita perlu adanya agar tidak terjadi secara tidak langsung oleh undang-undang sektoral lainnya,” kata Ermiadi selaku ketua Komisi I DPR Aceh, yang juga politisi  Partai Aceh.

“Misalnya  seperti terjadi tentang pembagian 70 :30 di sektor Migas, yang kemudian pemerintah pusat membagi dua komposisi jadinya kan ada 0- 12 Mil itu tetap 70 :30  , yaitu 70 untuk aceh dan 30 untuk pemerintah pusat, tapi sekarang  malah terbalik , 70 untuk pemerintah pusat dan 30 untuk aceh,”

Selanjutnya  dikatakan Ermiadi , jika merujuk kepada MoU dan  UUPA bukanlah  seperti itu,yakni  dari batas 0 sampai batas wilayah Indonesia semuanya masuk kedalam wilayah aceh.      “Itu semua milik aceh, maka jika biro hukum tidak ada anggaran untuk menguji uji tafsir tentang hal-hal  admistrasi seperti itu, maka aceh akan dirugikan secara penghasilan dan kewenangan-kewengan yang diberikan,” papar Ermiadi.

 

BAGIKAN

KOMENTAR