KPU Dinilai Telah Mengebiri Kekhususan Aceh

0
78

PIDIE | LA– Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Pidie menuding Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pusat telah mengebiri kekhususan Aceh tentang pelaksanaan seleksi calon anggota KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten dan kota.

KPU Pusat telah menyurati KIP Aceh dengan surat KPU RI Tanggal 8 januari 2018 nomor : 14 / PP.06-SD / 05 / SJ / I / 2018, perihal Pelaksanaan Seleksi Calon anggota KPU Provinsi / KIP Aceh dan KPU/ KIP Kabupaten dan kota.

“Ini jelas – jelas mereka mengebiri kekhususan Aceh,” tegas Wakil Ketua Komisi A DPRK Pidie Mahfud Ismail kepada wartawan, Rabu 10 januari 2018.

Persoalan ini, kata Mahfud, sudah sering kali dilakukakan oleh Lembaga / Institusi pusat, padahal mereka tahu bahwa Aceh punya Undang-undang kekhususan tersendiri yakni Undang-Undang Pemerintahan Aceh nomor 11 tahun 2006.

“Sepertinya mereka tidak pernah sedikitpun menghargai Masyarakat Aceh, padahal Memorandum Of Understanding (MoU) Helsinki dan UUPA hasil dari perjanjian Damai antara Republik Indonesia dengan GAM. tentunya itu sangat sakral bagi masyarakat Aceh,” ujarnya.

Namun Institusi negara (pusat), kata dia, telah menganggap MoU Helsinki dan UUPA nomor 11 tahun 2006 hanya Undang-undang biasa yang bisa di utak-atik semaunya mereka.

Karena itu pihaknya meminta KPU Pusat untuk membaca dan menelaah kembali materi UUPA nomor 11 tahun 2006 dan meminta secara tegas mencabut kembali surat KPU itu.

“Kami sebagai wakil rakyat yang merupakan refresentatifnya Masyarakat Aceh sangat geram melihat tindakan KPU Pusat yang abal – abal, karena mereka tidak menghargai sedikitpun kewenangan Rakyat Aceh,” cetusnya.

Menurut Mahfud, tindakan KPU ini jelas telah melawan UU No 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA). Padahal jelas sekali disebutkan dalam Pasal 56 UUPA, Anggota KIP diusulkan oleh DPRA dan ditetapkan oleh KPU dan diresmikan oleh Gubernur, sedangkan Anggota KIP kabupaten/kota diusulkan oleh DPR kab/kota dan ditetapkan oleh KPU dan diresmikan oleh bupati/walikota masing-masing daerah di Aceh.

Jikapun merujuk pada pasal 571 UU No 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum di sebutkan “Pasal 57 dan Pasal 60 ayat (1), ayat (2), serta ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia) Tahun 2006 Nomor 62.

Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633), sedangkan kedua pasal tersebut hanya mengatur tentang jumlah anggota KIP (pasal 57) dan tentang Penitia Pengawas Pemilihan Aceh (pasal 60 ayat (1) dan (2), bukan tentang pemilihan KIP di Aceh. karena itu kewenangan memilih KIP

Aceh dan KIP Kabupaten/Kota tetap menjadi kewenangan penuh DPR Aceh dan DPR Kab / Kota bukan menjadi kewenangan KIP Aceh, karenanya KPU Pusat perlu memperhatikan bahwa UUPA bersifat khusus dan mengatur Aceh secara Khusus.

“Kami dari DPRK Pidie meminta KPU Pusat untuk mencabut surat tersebut untuk KIP Aceh, dan juga meminta Pemerintahan Aceh baik itu DPR Aceh dan Gubernur Aceh untuk mengambil langkah-langkah strategis terhadap persoalan ini dengan melakukan perlawanan keras terhadap keputusan KPU pusat, kalau tidak maka pemerintahan Aceh tidak ada harganya di mata institusi negara di pusat,” Sebut Mahfud.

Salain itu, mendesak Gubernur dan DPR Aceh untuk menyurati Presiden RI agar mengingatkan institusi pusat bahwa setiap mengambil kebijakan tentang Aceh agar tidak semena-mena dan wajib menghargai UU kekhususan Aceh. [ ] (RJ)

BAGIKAN

KOMENTAR