LANGKAH OFFSIDE SEKDA ACEH, GeRAK: Sekda Aceh “More Than Authority”

0
Koordinator Gerakan Anti Korupsi (GeRAK) Aceh, Askhalani. (Foto/Doc pribadi).

Banda Aceh | Liputanaceh.com – Gerakan Anti Korupsi (GeRAK) Aceh, menilai jurus Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Aceh dalam membenahi birokrasi dan terwujudnya tertib administrasi akhir-akhir ini menunjukan “More Than Authority” alias melebihi kewenangan bersangkutan bekerja sesuai tupoksi dan wilayah kerja.

Tindakan yang terlihat over ini dapat dipastikan kedepan akan memunculkan gesekan atau potensi konflik antar pimpinan daerah yaitu antara Bupati/Walikota dengan Plt Gubernur Aceh. Untuk menghindari hal ini tidak terjadi, “Maka Plt Gubernur perlu melakukan auto kritik terhadap jurus Sekda yang melebihi kewenangan yang dimiliki dalam melakukan pembenahan birokrasi termasuk terlalu mencampuri kewenangan dan urusan strategis birokrasi di wilayah Kabupaten dan Kota,” kata Askhalani.

Koordinator GeRAK Askhalani menyebutkan, jika merujuk pada kegiatan yang sedang dilakukan oleh Sekda Aceh, maka kemungikinan muncul dua persepsi yaitu sentimen positif terkait pembenahan birokrasi yang berbasis output sebagai target kinerja, serta  perspektif negatif akibat kegiatan tersebut dianggap melebihi kewenangan dalam melakukan pembenahan kinerja ASN diantaranya mencampuri urusan rumah tangga dan wilayah kewenangan yang menjadi ranah domainnya pemerintah di tingkat Kabupaten dan Kota.

Menurutnya, beberapa sentimen negative yang muncul akibat over kewenangan yang sedang dilakukan oleh Sekda Aceh terdiri dari:

1). Bahwa, program kerja yang sering dijadikan tageline yaitu BEREH menjadi tidak efektif  karena kegiatan dan tageline ini keluar dari patron dan jargon politik yang merupakan visi misi pemerintah terpilih yaitu Tageline ACEH HEBAT. Buntut dari perubahan skema tageline ini maka fungsi dari RPJMA yang sebelumnya sudah menjadi basis dokumen pembangunan Pemerintah Aceh dalam bekerja dikuatirkan tidak singkron. Implikasi yang terkait langsung yaitu  ketersediaan anggaran daerah yang telah dirumuskan untuk mencapai Aceh Hebat menjadi bias, bahkan tidak sesuai dengan visi misi dan arah pemembangunan yang dikehendaki dari Plt Gubernur Aceh.

2). Bahwa, pembenahan kinerja terutama pembehanan di tingkat Provinsi Aceh yang menjadi ranah kerja Sekda belum maksimal dilakukan terutama terhadap isu pelayanan publik dan penganggaran yang responsif, disisi lain Sekda Aceh menambah beban kerja dengan menitik beratkan tugasnya guna mencampuri urusan di level kabupaten dan Kota. Tindakan ini  menunjukan bahwa  Sekda Aceh sudah menjadi  pejabat yag bisa mengatur semua urusan, hingga  urusan internal wilayah orang lain. Akibatnya akan muncul sentimen negative yang akan menjadi batu sandungan atas  kebijakan deskresi Plt. Gubernur Aceh kedepan. Hal ini dapat meninmbulkan resistensi sehingga akan berujung pada konflik antar pemangku kepentingan yaitu antara Gubernur dengan Bupati/Walikota.

3). Bahwa, perlu diketahui saat ini Indonesia menerapkan system dan prinsip otonomi daerah termasuk dalam urusan kewenangan, bahwa tanggung jawab wilayah menjadi domain maing-masing pejabat didaerah tersendiri, salah satu contoh adalah pelimpahan kewenangan dari pemerintah Kabupaten/Kota kepada Kecamatan (didelegasikan) sehingga tugas dan tanggungjawab kepala daerah semakin baik. Hal ini sesuai dengan PP Nomor 41 tahun 2007 tentang organisasi perangkat daerah dan PP 19 tahun 2008 tentang Kecamatan. Dengan merujuk pada substansi kebijakan dan regulasi di atas, maka Sekda Aceh yang saat ini sedang giat-giatnya masuk untuk melakukan pembenahan di level Kecamatan menunjukan bahwa Sekda Aceh telah mencampuri urusan kewenangan pihak lain dan ini adalah celah dari adanya unsur perbuatan melawan hukum dan harus segera dihentikan.

4). Bahwa, Plt Gubernur Aceh perlu memperjelas substansi kinerja Sekda Aceh agar tidak over kewenangan. Merujuk pada nomeklatur kebijakan disebutkan bahwa tugas pokok Sekretaris Daerah Provinsi bertugas membantu Gubernur dalam melaksanakan tugas penyelengaraan pemerintahan, administrasi, organisasi dan tata laksana memberikan pelayanan kepada seluruh perangkat daerah Provinsi, sedangkan di tingkat Kabupaten dan menjadi ranah Sekda  dimasing-masing Kabupaten dan Kota. Dengan demikian apa yang sedang dilakukan oleh Sekda Aceh menunjukan bahwa kebijakan yang dilakukan melampui batas wilayah yang menjadi kewenangan yang bersangkutan dalam melakukan tugas-tugas sesuai dengan pasal 213 ayat (2) UU 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Terkait tersebut Plt Gubernur Aceh perlu melakukan auto kriitik agar tidak terjadi “More Than Authority”, seperti melakukan sidak terhadap objek pendopo di tingkat Kabupaten dan Kota.

Demikian disampaikan Koordinator GeRAK Aceh, Askhalani, melalui siaran Pressnya, Rabu (16/10/2019) kepada liputanaceh.com.