Lindungi Satwa Langka, Begini Saran WALHI Aceh kepada Pemerintah

0

LIPUTANACEH.COM– Selama 2018, praktek Illegal logging di Aceh terjadi di 17 kabupaten/kota dan tersebar di 35 kecamatan. Kejahatan ini masih marak terjadi akibat lemahnya penegakan hukum oleh aparat yang berwenang.  Menurut Walhi Aceh, akibat praktek kejahatan kehutanan lingkungan ini, Aceh telah kehilangan 175 hektare luas hutan.

Qanun Nomor 7 tahun 2016 Tentang Kehutanan Aceh, pasal 68 ayat 1 huruf a, menyebutkan bahwa setiap orang atau korporasi dilarang melakukan perambahan kawasan hutan dalam bentuk melakukan dan atau memfasilitasi dan atau turut memfasilitasi pencaplokan (aneksasi) Kawasan Hutan dan atau mengerjakan dan atau menggarap dan atau menduduki (okupasi) dan atau menguasai Kawasan Hutan secara tidak sah.

Untuk sanksi pidana, dalam aturan yang lebih tinggi, Undang- undang Nomor 18 Tahun 2013, pasal 82 menegaskan, setiap orang yang dengan tanpa izin dan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan  diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan denda maksimal 2,5 miliar rupiah. Sedangkan Korposi yang dengan sengaja melakukan perambahan hutan tanpa izin diancam dengan kurungan maksimal 15 tahun penjara, dan denda sebesar 15 miliar rupiah.

“Saat ini Komisi II DPRA yang membidangi Perekonomian, SDA dan Lingkungan Hidup sudah membentuk Tim yang menyusun Draf Qanun Satwa.  Qanun ini merupakan kebijakan penting untuk mengatasi konflik satwa yang marak terjadi di Aceh, oleh karenanya Kita berharap qanun ini dapat segera di sahkan,”kata Direktur Walhi Aceh, Muhammad Nur,Kamis (13/6/2019).

Selain itu, sebut M Nur, semestinya Pemerintah Aceh harus menggunakan segala sumberdaya manusia, anggaran dan kebijakannya untuk melindungi satwa langka seperti gajah yang terus mengalami penurunan jumlah karena diburu dibunuh dengan berbagai cara saat ini.

Pemerintah Aceh bersama Kab/Kota mestinya perlu segera memberikan kemampuan pengetahuan pendidikan non formal dan peralatan kerja kepada warga sebagai kelompok penting yang hidup sekitar kawanan gajah, sehingga dapat menjadikan warga sebagai mitra kerja BKSDA bersama DLHK aceh dalam mengatasi konflik gajah manusia. Aksi kongrit lain dibutuhkan adalah menjaga kawasan hutan tidak dirubah fungsi dalam bentuk apapun atas nama pembangunan, ini jika pemerintah aceh mencintai kekayaan satwa lindung seperti gajah dan warga yang hidup dalam satu kawasan jika tidak silahkan gunakan alasan pembangunan untuk menghancurkannya, karena pemerintah mampu melakukan keduanya baik perlindungan maupun sebaliknya

“Peran masyarakat menjadi penting untuk menjaga hutan. Sayangnya sampai saat ini tidak dipungkiri, bahwa ada sebagian kecil masyarakat di sekitar kawasan yang terlibat dalam praktek illegal logging atau penebangan liar. Ini merupakan salah kenyataan kawanan gajah mencari lokasi baru dalam mempertahankan hidup gajah liar menyebabkan konflik terjadi,”demikian sebut aktivis lingkungan ini.