LSM MaTA  Sesalkan Pemprov Alokasi Pembelian Tas Rp 21,3 Miliar

0
59
Alfian, Koordinatot MaTA Banmdsa Aceh

Banda Aceh, – Ko­or­dinator Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA), Alfian  menyesalkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Aceh mengalokasi anggaran untuk pembelian tas seminar dan pelatihan senilai Rp21,3 miliar dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) 2019.

Hal itu dikatakan Alfian kepada warta­wan di Banda Aceh, Kamis (10/1/2019). MaTA menilai pengalokasian dana tersebut sebagai pemborosan kas daerah.

Menurut MaTA memperhitungkan, seharusnya anggaran sebesar itu dapat dimanfaatkan untuk hal lain, seperti mengatasi per­soalan kemiskinan di Aceh. “Seharusnya untuk instansi pemerintah tidak perlu   dialokasikan lagi anggaran pembelian tas, karena yang mendapat pelatihan sebagian bukan pegawai biasa, melain­kan memiliki jabatan penting,” Alfian.

Dia sangat menyesalkan alokasi anggaran untuk pembelian tas peserta se­minar dan pelatihan itu sampai miliar­an rupiah.

Dia tambahkan, “Membeli tas memang untuk men­dukung kegiatan pelatihan di seluruh Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA), tapi janganlah sampai terkesan pembo­rosan karena masih banyak lagi kebutuh­an mendesak yang lain,” ujarnya.

Dikatakannya, jika satu tas dibeli dengan harga Rp100 ribu, maka peserta perlatih­an akan berjumlah lebih 217.000 orang. “Kita kan belum tahu outputnya apa, ka­rena pelatihan-pelatihan ini setiap tahun dilakukan dan jika kita lihat selama ini hanya sebagai event untuk menyerap anggaran saja,” jelasnya.

Masih menurut Alfian, di APBA 2019 juga terda­pat alokasi anggaran boros lainnya, yaitu dana beban kerja untuk empat instansi sekitar Rp 80 miliar. Empat instansi dimakaud, yaitu Bappeda Aceh, Badan Keuangan Aceh, Inspektorat Aceh serta Badan Insvestasi dan Promosi Aceh.

“DPRA telah menolak dana beban kerja untuk empat instansi tersebut dan kami sepakat karena selain terjadi pemborosan, juga bagaimana dengan SKPA lain tidak mendapat dana beban kerja,” ungkapnya.

Ditambahkan, alokasi anggaran perja­lanan dinas di APBA 2019 juga dini­lai sangat boros, yakni sekitar Rp448,6 miliar untuk perjalanan dinas dalam dan luar negeri di jajaran Pemerin­tah Aceh dan anggota DPRA.

“Sejak dana Otonomi Khusus (Otsus) ada, perjalanan dinas terus dilakukan setiap tahun, tetapi kita tidak melihat ha­sil yang signifikan dari perjalanan dinas itu, khususnya ke luar negeri. Seharus­nya perjalanan dinas ke luar negeri hanya untuk menindaklanjuti perjanjian-perjanjian yang telah memiliki dasar kerja sama untuk Aceh. Jika baru menja­jaki, saya kira akan boros dan sia-sia karena hanya menghabiskan anggaran,” jelas Alfian.

Pengawasan Anggaran  Lemah

Dia sebutkan, lolosnya anggaran “boros” di APBA 2019, dinilai akibat lemahnya pembaha­san anggaran di DPRA. “Kalau DPRA, kami melihat mereka simpel saja, jika sudah ada dana pokok pikiran dewan atau pokir (aspirasi), mereka mengang­gap sudah aman, sehingga terkesan tidak memperdulikan mata anggaran yang lain. Itulah sebabnya kami dari dulu se­lalu menolak dana aspirasi, karena akan melemahkan pengawasan dan peran DPRA itu sendiri,” tandasnya. (ks)

 

BAGIKAN

KOMENTAR