Mendagri Sarankan Pemda Beri Bantuan Hukum, Zaldi : Lari Dari Koridor

0
227
Gubernur Aceh, Irwandi Yusuf (baju putih) tiba di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Selasa (4/7/2018). KPK menangkap Irwandi Yusuf bersama Bupati Bener Meriah Ahmadi terkait dugaan korupsi penerimaan fee dari beberapa transaksi penyelenggaran negara di tingkat provinsi dan kabupaten di Aceh.(KOMPAS.com/KRISTIANTO PURNOMO)

BANDA ACEH | LA- DEMA UIN Ar-Raniry Banda Aceh mengapresiasi atas saran yang di berikan oleh Mendagri,  Tjahjo Kumolo, yang mengatakan bahwa Pemerintahan Aceh harus memberikan bantuan hukum terhadap Irwandi Yusuf yang saat ini telah ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena menjadi tersangka dugaan tindak pidana korupsi.

Menurut Tjahjo, bantuan hukum tersebut perlu diberikan kepada Irwandi demi asas praduga tak bersalah.

“Saya sedih dan prihatin. Tapi apapun tetap mengedepankan asas praduga tidak bersalah. Mari kita berikan doa,” kata Tjahjo seperti diwartakan oleh Kompas.com.

Menanggapi hal tersebut, Muhammad Zaldi dari Kementrian Advokasi dan Kajian Aksi DEMA UIN Ar-Raniry, mengatakan saran Thahjo kumolo sangat di apresiasikan yang  menyarankan untuk memberi bantuan hukum kepada Irwandi.

Muhammad Zaldi dari Kementrian Advokasi dan Kajian Aksi DEMA UIN Ar-Raniry

“Menurut saya ini sudah lari dari koridornya. Dulu saat Ir. Abdullah Puteh M.Si terjerat kasus serupa mengapa pemerintah daerah tidak diperintahkan membela. Ini masih tersangka Koruptor ada perintah langsung terhadap Aceh dari pusat untuk memberi bantuan hukum apakah sudah benar,” tanya Mahasiswa Uin Ar- Raniry ini.

Menurutnya saran dari  Tjahjo sangatlah bagus, namun alangkah lebih baik Partai Pengusung dan Pendukung yang memberikan bantuan hukum terhadap kasus yang menimpa irwandi saat ini.

“Agar partai pengusungnya juga ikut serta untuk memberikan bantuan hukum kepada Irwandi Yusuf yang sedang terjerat kasus dengan KPK. Antara lain Partai Nasional Aceh (PNA) yang ketua umum partai tersebut langsung di Naungi pak irwandi yusuf, juga ada PKB, PDA, DEMOKRAT & terakhir PDI-P harus membantu payung hukum juga terhadap persoalan ini bukan hanya Pemerintahan Aceh,” tegas Zaldi.

 

BAGIKAN

KOMENTAR