Meski Ditolak, DPD RI Tetap Prioritaskan Pemekaran Kabupaten Simeulue

0
165

riswan-nsBanda Aceh- Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia tetap  memperioritaskan pemekaran dan pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) Kepulauan Selaut Besar Kabupaten Simeuleu  untuk diperjuangkan di tahun 2017 hingga 2025. Meski sebelumnya Menteri Dalam Negeri  telah menolak usulan pembentukan daerah otonomi baru dengan alasan pengetatan anggaran negara.

Anggota DPD RI asal Aceh, Fachrul Razi mengatakan, pihaknya menghormati kebijakan Menteri Dalam Negeri untuk tidak menerima usulan pembentukan daerah otonomi yang baru untuk saat ini. Dengan keputusan itu, Razi berharap masyarakat di Kabupaten Simeulue dapat bersabar dan yakin usulan pemekaran darah tersebut akan berhasil direalisasikan.

“Kita hormati dan kita hargai dengan alasan dan kebijakan Pemerintah, tahun 2016 ini. Tidak ada DOB karena faktor keuangan. Namun untuk DOB Kepulauan Selaut Besar itu telah menjadi prioritas kita tahun 2017-2025,” tegasnya saat dihubungi Habadaily.com di Jakarta, Kamis (06/10/2016).

Untuk meyakinkan prioritas realisasi pembentukan daerah otonomi baru tersebut, DPD RI ikut menyaksikan Bupati Simeulue, Riswan NS, Bupati Aceh Selatan, T Sama Indra dan Bupati Aceh Barat, T Alaidinsyah serta seluruh Bupati di seluruh Indonesia menandatangani petisi dukungan pemekaran Daerah Otonomi Baru seluruh Indonesia di Gedung DPD-DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (04/10/2016) lalu.

Seperti diketahui Menteri Dalam Negeri, Cahyo Kumolo telah menolak sebanyak 213 usulan pembentukan Daerah Otonomi Baru pada tahun 2016. Penolakan itu dilakukan karena pemerintah saat ini tengah melakukan pengetatan terhadap penggunaan anggaran. Selain itu pembentukan daerah otonomi baru dinilai akan membebani daerah induk.( Suber Habadaily)

BAGIKAN

KOMENTAR