Naik Kelas BPJS di Rumah Sakit Tidak Harus Tambah Biaya, Ini Penjelasannya

0
511

kartu-bpjs_20160120_204404

DENPASAR – Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bali, dr Ketut Suarjaya mengatakan, di beberapa kasus, saat ada seseorang peserta BPJS yang ingin naik kelas dari kelas yang ditanggungnya, ia belum tentu harus membayar karena ada sistem paket dari sistem BPJS itu sendiri.

“Misalnya dia memang haknya di kelas I, dia mau naik kelas ke VIP, memang kalau dia naik kelas VIP kemungkinan dia iur biaya, karena kelas perawatannya berbeda. Tetapi bisa saja mereka tidak membayar karena ada sistem paket dalam klaim BPJSsendiri,” jelasnya seusai workshop persiapan integrasi JKBM ke JKN, di ruang Wiswa Sabha, kantor Gubernur Bali, Denpasar, Rabu (20/1/2016).

Ia menjelaskan bahwa sistem paket ini dibayarkan sesuai dengan diagnose penyakit dari pasien. Adapun BPJS sudah memiliki angka tetap untuk pembayaran dari operasi tersebut,.

Jadi ketika biaya di rumah sakit bahkan untuk kelas VIP sudah melebihi dari yang diklaim BPJS maka seharusnya masyarakat tidak usah membayar kelebihannya.

“BPJS itu di RS kan sistemnya paket ini sesuai dengan diagnose penyakit, itu ada kodingnya. Misalnya operasi usus buntu ada tarifnya, misalnya Rp 15 juta, kan BPJS harus membayar ke RS tersebut Rp 15 juta. Kemudian tarif di RS A di kelas VIP itu Rp 12 juta, dan di kelas I itu Rp 10 juta, kan sebenarnya masyarakat tidak usah membayar kelebihan walaupun dia naik tingkat ke kelas VIP dari kelas I, karena biaya tanggungan dari BPJS sudah mengcover biaya senilai kelas VIP,” katanya.

Ia menjelaskan ada beberapa pasien yang disuruh untuk membayarkan biaya tambahan sebesar Rp 12 juta terkait kenaikan kelas.

Tetapi pihak RS sendiri tidak mau terbuka terkait dengan hak dari pasien dan berapa yang sebenarnya harus dibayarkan.

“Ini dahulu ada kejadian bahwa dia naik kelas tetapi setelah diakhir disuruh bayar tambahan Rp 12 juta. Itu dia minta jumlahnya berapa dan hak mereka berapa, dan tidak diberitahu oleh RS. Makanya harus tahu dia berapa sih tarif paket itu berapa, terus jaminannya di kelas itu berapa. Kalau memang kurang ya harus dibayar, kalau lebih itu justru keuntungan RS. Ini harus diberikan dan dijelaskan oleh RS karena ini haknya mereka,” jelasnya.

Ia menambahkan bahwa jika ada RS yang nakal dan tidak mau menginfokan terkait berapa jumlah yang harus dibayarkan dan berapa hak anggota BPJS itu bisa dilaporkan ke Dinas Kesehatan kabupaten/kota atau dinas kesehatan provinsi terkait RS nakal tersebut.

“Nanti dilaporkan saja ke dinas kesehatan, kalau mereka tidak mendengarkan kita berikan peringatan pertama, kedua, kalau masih nakal kita putus saja kontrak dengan mereka. Kita harus tegas, masih banyak rumah sakit yang mau bekerja sama dengan JKN,” ucapnya.(*)

 

BAGIKAN

KOMENTAR