Ombudsman Aceh, Duga Adanya Upaya Oknum Perangkat Desa Memperoleh Ijazah Aspal

0
Rudi Ismawan, Asisten Ombudsman Bidang Pencegahan, Ombudsman RI Perwakilan Aceh. (Foto/doc pribadi).

Banda Aceh | Liputanaceh.com – Ombudsman RI Perwakilan Aceh, menduga adanya upaya oknum perangkat desa/gampong untuk memperoleh ijazah Asli Tapi  Palsu (Aspal) lulusan setara SMA/sederajat di beberapa kabupaten/kota se Provinsi Aceh.

“Berdasarkan pemberitahuan dari masyarakat, ada beberapa oknum perangkat desa diduga mengupayakan mendapat Ijazah Aspal, Paket C dan Ijazah dari Pesantren/Dayah, lulusan SMA/Aliyah sederajat, untuk melengkapi syarat administrasi sebagai perangkat desa/gampong,” kata Rudi Ismawan, selaku Asisten Ombudsman Bidang Pencegahan, kepada liputanaceh.com, Kamis (12/03/2020) via WA.

Menurut Rudi, Kepala Desa/Keuchik dalam menentukan perangkatnya dalam hal ini, Sekdes, Kasi, Kaur dan Kepala Lorong/Dusun, hendaknya mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Nomor 83  Tahun 2015, Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa.

Dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri, Nomor 83 Tahun 2015, Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa.

Baca juga: Rudi Ismawan: Terkait Buruknya Jalan Buloh Seuma-Singkil, Masyarakat Diminta Laporkan Kepada Ombudsman

Rudi Ismawan juga menghimbau kepada perangkat desa yang telah terlanjur mengggunakan atau sedang mengupayakan ijazah Aspal SMA sederajat, baiknya mengundurkan diri sebagai perangkat desa.

Atau Kades/Keuchik menggantikan perangkat desa tersebut, dengan orang yang memenuhi syarat, “Karena Keuchik selaku pihak yang menerbitkan SK pengangkatan perangkat desa, juga bertanggung jawab akan hal  itu,” ujarnya.

“Begitupun kepada pihak yang telah terlanjur memberikan ijazah Aspal, agar segera mencabut kembali ijazah Aspal, yang telah terlanjur diberikan kepada oknum perangkat desa dimaksud,” saran Rudi.

Perlu diketahui, lanjut Rudi, bahwa penggunaan ijazah palsu merupakan bentuk tindak pidana pemalsuan surat, sebagaimana diatur dalam Pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”) yakni:

  1. Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat, yang dapat menerbitkan sesuatu hak, sesuatu perjanjian (kewajiban) atau sesuatu pembebasan utang, atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, maka kalau mempergunakannya dapat mendatangkan sesuatu kerugian dihukum karena pemalsuan surat, dengan hukuman penjara selama-lamanya enam tahun.
  1. Dengan hukuman serupa itu juga dihukum, barangsiapa dengan sengaja menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, kalau hal mempergunakan dapat mendatangkan sesuatu kerugian.

Oleh sebab itu, sebut Rudi, Ombudsman RI Perwakilan Aceh meminta kepada Kades/Keuchik, PD dan PLD, Camat, Inspektorat, DPMG, dan Dinas/Instansi terkait se Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi Aceh, untuk meninjau kembali semua berkas persyaratan perangkat desa.

“Sehingga kita mengetahui apakah semua perangkat desa menggunakan ijazah SMA/sederajat yang Asli atau tidak, juga untuk menghindari kerugian negara dan hal lain yang tidak diharapkan,” pungkas Rudi Ismawan, selaku Asisten Ombudsman Bidang Pencegahan.