Orang ini protes,  Syarat “Belum Menikah” , Menjadi  ketentuan Seleksi Jaksa

0
67

ACEH TENGAH  | LA – Siang ini Budiman membuka pengumuman tentang lowongan penerimaan tenaga kerja dilingkungan Kejaksaan Republik Indonesia, 9   Agustus 2017.

Budiman mengatakan kepada liputan aceh.com bahwa pada hari Rabu 06 Agustus 2017 yang lalu hanya bisa terdiam ketika melihat persyaratan menjadi calon Jaksa yang di bukanya di salah satu situs  sscn.bkn.co.id yang ditentukan Panitia mengharuskan untuk orang-orang yang belum menikah dan bersedia tidak akan menikah sebelum diangkat menjadi pegawai negeri sipil. Jelasnya.

Budiman juga sangat geram Klausul belum menikah dan bersedia tidak akan menikah sebelum diangkat menjadi pegawai negeri sipil hal itu jelas membuat dirinya kecawa karena dia telah memiliki istri yang sah menurut Undang Undang No. 1 Tahun 1974.

Geraman Budiman tersebut ditenggarai karena menurutnya Pernikahan adalah hubungan hukum yang tidak akan mengganggu seseorang menjadi Jaksa. Sehingga menurut Budiman Pihak Panitia Perekrutan Jaksa harus menjelaskan kepada publik berikut argumentasi hukum tentang mengapa orang-orang yang sudah menikah tidak bisa menjadi Jaksa.

Menurut Alumni Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala tersebut, Menikah bukanlah hubungan yang diharamkan untuk menjadi seorang abdi hukum. seolah-olah menurutnya, menikah dalam konteks penerimaan jaksa ini disamakan dengan seseorang yang menjadi narapidana dengan ancaman hukuman diatas 5 (lima) tahun.

Budiman juga mengaku kecewa dengan ketentuan yang dipakai oleh Panitia Penerimaan Calon Jaksa ini dan menurutnya merugikan hak konstitusionalnya sebagai warga negara indonesia yang menghormati UU No. 1 Tahun 1974 dan berencana akan Menguji Materi Ke Mahkamah Konstitusi.

Budiman mengaku sedang mempelajari Klausul ” belum menikah dan bersedia tidak akan menikah sebelum diangkat menjadi pegawai negeri sipil” ini dan berencana akan menguji materil aturan-aturan yang memunculkan klausul tersebut ke Mahkamah Konstitusi dalam waktu dekat.

Dalam Pasal 28B ayat 1 UUD 1945 dijelaskan bahwa tiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah sehingga klausul belum menikah dan bersedia tidak akan menikah sebelum diangkat menjadi pegawai negeri sipil tersebut. Terang Budiman

berpotensi mencidrai hak konstitusionalnya. Ditambah lagi dalam Pasal 10 Ayat 1 dan 2 UU No 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dimana pasal ini merupakan turunan dari Pasal 28B UUD 1945. jadi bisa kita simpulkan tidak ada larangan dan setiap orang berhak untuk mendapatkan pekerjaan yang layak walaupun sudah berstatus menikah.tambah Budiman.

Klausul tersebut menurut Budiman sering muncul didalam persyaratan pekerjaan-pekerjaan di Indonesia, sehingga syarat seperti ini harus diuji materil terlebih dahulu.tutupnya. (Rahmad)

BAGIKAN

KOMENTAR