PDIP Tidak Berikan Bantuan Hukum untuk Gubernur Aceh

0
319

 

img

ANTARA FOTO/Reno Esnir

POLITIKUS Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Andreas Hugo Pereira sangat menyayangkan bahwa dalam kapasitas sebagai Gubernur Aceh Irwandi terjaring dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Menurutnya, PDIP sebagai partai yang mendukung Irwandi saat maju dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Aceh menyerahkan semua proses kepenegakan hukum.

“Pastinya kami sangat menyayangkan yah. Saya kira tinggal penegakan hukum saja,” terang Andreas kepada sejumlah jurnalis di DPR RI Senayan, Jakarta,

Menurutnya, PDIP tidak akan memberikan dukungan kepada Irwandi terlebih pemberian bantuan hukum.

“Ya terhadap mereka yang terjaring OTT KPK kami tidak memberikan bantuan hukum,” tegas Doktor Politik Internasional dari Universitas Giessen, Jerman itu.

Andreas mengaku, Irwandi saat itu mendapat dukungan penuh saat Pilkada dari PDIP. Artinya Irwan sebelumnya memang meminta dukungan dan PDIP berikan dukungan. Alhasil Irwandi menang dalam Pilkada tersebut.

Bahwa persoalan menyangkut hukum sebagaimana disampaikan KPK dalam OTTnya, itu merupakan tanggung jawab pribadi masing-masing kepala daerah yang didukung PDIP.

“Partai selalu mengimbau, memerintahkan, mengintruksikan untuk tidak melakukan tindakan-tindakan koruptif. Tapi ketika itu terjadi adalah tanggung jawab masing-masing,” tandas Ketua Bidang Hubungan Internasional dan Pertahanan DPP PDIP itu. (OL-3)

Sumber media Indonesia

BAGIKAN

KOMENTAR