Pembubaran Ormas Sebaiknya Lewat Peradilan

0
38
Ketua DPD KNPI Aceh, Wahyu Saputra.

BANDA ACEH | LA -Hadirnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang (PERPU) No. 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas UU No. 17 Tahun 2013 tentang ORMAS pada hakikatnya telah memangkas peran Badan peradilan dalam mekanisme atau proses pembubaran suatu Ormas yang diduga menganut, dan mengembangkan paham komunisme/Marxisme atau lenimisme serta paham dan/atau ideologi lainnya yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD NKRI Tahun 1945.

Hal tersebut setidaknya terindikasi dengan dicabutnya 18 buah pasal dari UU No. 17 Tahun 2013 tentang Ormas yang mana kedelapan belas pasal tersebut mengatur tentang prosedur/mekanisme pembubaran suatu Ormas.

Menanggapi hal tersebut, DPD KNPI Aceh berpandangan bahwa Indonesia sebagai negara hukum sebagaimana yang diamanatkan dalam UUD NKRI tahun 1945 kiranya berkewajiban menempatkan hukum sebagai panglima serta menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah.

“Setiap orang atau Badan hukum tertentu dalam hal disangkakan   atasnya telah melakukan sesuatu perbuatan melanggar hukum, maka wajiblah ia diberi kesempatan untuk melakukan pembelaan atas sesuatu yang disangkakan padanya melalui suatu badan Peradilan,” kata Ketua DPD KNPI Aceh, Wahyu Saputra dalam siaran pers kepada Liputanaceh.com. Kamis, 2 November 2017.

Pihaknya selaku Pemuda menghimbau kepada DPR – RI dan Pemerintah agar mengembalikan Peran Badan peradilan dalam mekanisme pembubaran terhadap suatu Ormas yang diduga menganut, dan mengembangkan paham dan/atau ideologi komunisme/marxisme atau lenimisme.

“Kalaulah Pemerintah atau DPR RI merasa bahwa mekanisme/prosedur pembubaran Ormas sebagaimana yang diatur dalam UU No. 17 Tahun 2013 tentang ORMAS dinilai terlalu panjang dan rumit maka solusi yang seharusnya diambil adalah melakukan penyederhanaan Peran badan peradilan dalam pembubaran ORMAS,bukannya justru menghilangkannya sama sekali,” kata Wahyu.

Maka dari itu, DPD KNPI ACEH menghimbau kepada seluruh komponen bangsa, termasuk para penyelenggara negara kiranya dapat menjaga atmosfer dan denyut demokrasi negara Indonesia tercinta sehingga dapat berjalan semakin mapan dalam perjalanan sejarah kehidupan berbangsa dan bernegara di masa mendatang.

“Apabila ada pihak- pihak yang merasa dirugikan terkait perpu ini silahkan mengajukan uji materil di Mahkamah Konstitus,” ajak ketua KNPI Aceh ini.

“Kami para Pemuda, juga mengajak Sekaligus menghimbau kepada seluruh komponen anak bangsa, baik yang terlibat dalam pemerintahan maupun yang berada di luar pemerintahan untuk saling menjaga rasa persatuan dan kesatuan. Karena tujuan dan cita cita nasional serta harapan dan mimpi para Founding Fathers (Para Pendiri Negara) hanya dapat diwujudkan dengan “Rasa Persatuan dan Kesatuan segenap komponen bangsa termasuk pemuda di dalamnya,”demikian kata Ketua DPD KNPI Aceh, Wahyu Saputra.

BAGIKAN

KOMENTAR