Pemerintah Aceh Berharap BPMA Dapat Segera Dibentuk

0
410

LIPUTANACEH.COM | BANDA ACEH | Pemerintah Aceh berharap Badan Pengelola Minyak dan Gas Bumi (BPMA) dapat segera terbentuk sebagai tindaklanjut dari PP Nomor. 23 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Bersama Sumber Daya Alam Minyak dan Gas Bumi di Aceh.

Hal tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Aceh, Dermawan MM saat menerima kunjungan kerja Komisi VII DPR RI yang membidangi riset dan teknologi di Gedung serbaguna Sekretariat Daerah Aceh, Selasa 04/08/2015.

“Saat ini pembentukan badan ini sedang berjalan, dan kami mengharapkan dukungan dari Komisi VII dan Pemerintah Pusat agar proses pembentukan BPMA dapat diselesaikan secepatnya,” harap Sekda Aceh.

BPMA bertugas melaksanakan, mengendalikan, mengawasi  semua kontrak kerja sama untuk kegiatan hulu agar pengambilan sumber daya alam Migas.  Di samping itu, BPMA jug memiliki fungsi monitoring dan melaporkan pelaksanaan kontrak kerjasama kepada Menteri dan Gubernur.

Dijelaskan dalam PP tersebut, kewenangan pengelolaan sumber daya alam minyak dan gas bumi yang dikelola bersama, berada pada wilayah laut 12 sampai dengan 200 mil dari wilayah kewenangan Aceh.

“kontraktor yang wilayah kerjanya berada pada wilayah itu, wajib menyampaikan laporan produksinya secara berkala kepada Gubernur Aceh. Dalam hal survey potensi alam, baik itu survei geologi, geofisika, dan geokimia. Kementerian ESDM jika melakukan kegiatan survei umum, tentunya juga melibatkan unsur Pemerintah Aceh,” ujarnya

Sekda juga berharap kunjungan tersebut semakin meningkatkan semangat Pemerintah Aceh untuk terus giat melaksanakan program-program pembangunan, khususnya yang terkait  dengan bidang-bidang yang ditangani oleh Komisi VII DPR RI, yaitu Energi Sumber Daya Mineral; Riset-Teknologi dan Dikti; serta Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

“Saya berharap dari dialog dapat melahirkan sejumlah rumusan yang menghasilkan manfaat yang terbaik bagi masyarakat Aceh,” ujar Dermawan.

Ketua Tim kunjungan kerja Komisi VII DPR RI, Tamsil Linrung menyatakan kunjungan kerja tersebut selain menjalankan fungsi pengawasan juga untuk menjaring informasi informasi terkait kendala dan masalah yang dihadapai daerah.

Ketua tim dan rombongan komisi VII DPR RI berharap proyek Geothermal Jaboi, Sabang dapat segera direalisasikan dan malasah terkait izin pinjam pakai karena terdapat area eksplorasi yang masuk dalam wilayah hutan lindung.

“Setelah semua persyaratan terpenuhi, kami harap Bapak Gubernur Aceh segera memberi rekomendasi dan izin, karena akan diresmikan oleh presiden Jokowi tahun 2017,” ujar Tamsil Linrung.

Pertemuan tersebut juga membahas pasokan listrik, elpiji 3 kg, dampak dari aktivitas penambangan terhadap lingkungan hidup serta proyek Geothermal di Jaboi Sabang dan Seulawah, Aceh Besar.

Komisi VII berharap pembahasan tersebut dapat memberi dampak positif terhadap masyarakat.

“Pertemuan ini memberi dampak yang positif bagi pembangunan Aceh di masa depan. Kami juga berharap seluruh potensi energi di Aceh dapat digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat Aceh,” harap Tamsil.

Turut hadir Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Aceh, Said Ihsan, Kepala Dinas Kehutanan Aceh, Husaini Syamaun, perwakilan DPR Aceh, Perwakilan dari Kementerian ESDM, Kementerian Lingkungan Hidup, dan Kementerian Ristek dan Dikti, Pertamina Aceh, PLN Aceh, BPH Migas, SKK Migas serta pihak terkait lainnya.[RLS]