Pemko Banda Aceh Mengharapkan DPRK Segera Lakukan Pembahasan RPJMD

0
108
Foto ; liputanaceh.com

BANDA ACEH |LA-Penyusunan Rancangan Qanun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kota Banda Aceh merujuk pada ketentuan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah beserta perubahannya.

Hal ini disampaikan oleh Wali Kota Banda Aceh , Aminullah Usman pada sambutan acara penyerahan  Rancangan qanun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kota Banda Aceh tahun 2017 – 2022, kepada DPRK Banda Aceh, Senin 27 November 2017.

Lanjutnya,Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang tata cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka panjang daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

“Serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah,” ujar Aminullah pada saat memberi sambutanya di gedung Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Banda Aceh.

Selanjutnya, dikatakan oleh Aminullah , sesuai amanah Permendagri 86 Tahun 2017 pasal 70 ayat (2), Peraturan Daerah tentang RPJMD harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan setelah kepala daerah terpilih dilantik.

Menindaklanjuti ketentuan tersebut, maka Pemko Banda Aceh melakukan penyampaian, penjelasan dan penyerahan Rancangan Qanun RPJM Kota Banda Aceh Tahun 2017-2022 kepada DPRK.

“Hal ini juga sesuai dengan  UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 264 ayat (1) bahwa RPJPD dan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam pasal 263 ayat (1) huruf a dan b ditetapkan dengan Peraturan Daerah,” katanya.

Penyusunan RPJM tersebut, dikatakannya  sudah melalui beberapa tahap sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam peraturan perundangan baik melalui penyusunan teknokratik RPJM, penelaahan RTRW, konsultasi publik, forum perangkat daerah dan musrenbang dengan berbagai stake holder termasuk kajian lingkungn hidup strategis.

“Mengingat bahwa RPJMD memuat tentang arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan Daerah, kebijakan umum, dan program SKPD, lintas SKPD, dan program kewilayahan,  maka  RPJMD  memiliki nilai strategis sebagai pedoman bagi dokumen perencanaan di Kota Banda Aceh dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sesuai dengan visi Terwujudnya Kota Banda Aceh Gemilang Dalam Bingkai Syariah yang dijabarkan dalam 7 misi,” ungkap Aminullah yang juga mantan Dirut Bank Aceh ini.

Disamping itu, Qanun RPJMD ini juga akan menjadi salah-satu komponen utama dalam penilaian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). “Karenanya, Pemko Banda Aceh menaruh harapan besar kepada DPRK Banda Aceh Raqan RPJMD tersebut dapat segera diselesaikan pembahasannya dan disahkan menjadi Qanun,” pinta orang nomor satu Kota Banda Aceh tersebut.

Hadir dalam kegiatan tersebut  diantaranya : Walikota Banda Aceh, H. Aminullah Usman,S.E.Ak.,M.M , Ketua DPRK Banda Aceh, Arief Fadillah,S.I.Kom, Dan Dim 0101/ BS dwakili manyor arh. Gayoni, Wakil ketua 1 DPRK Banda Aceh Hery Yulius SE., Wakil ketua II DPRK Banda Aceh  Hendra Budian , Sekda kota Banda Aceh Ir. Bahagia., Sekwan kota Banda Aceh Drs. Nasrullah, para  anggota DPRK Banda Aceh, dan para SKPK kota Banda Aceh. (SA)

 

BAGIKAN

KOMENTAR