Pemko Diminta Buka Tenaga Kontrak

0
296

LIPUTANACEH.COM | SUBULUSSALAM | Sejak awal tahun 2015, Pemerintah Kota (Pemko) Subulussalam memberhentikan semua tenaga honorer yang mencapai ribuan orang di wilayah itu.

Beberapa kali Walikota setempat menyampaikan sambutannya diacara-acara resmi mengatakan, akan kembali merekrut tenaga kontrak dengan syarat harus mengikuti tes.

Hingga memasuki bulan Agustus ini, perekrutan tenaga kontrak juga tak kunjung dilaksanakan, sehingga beberapa orang yang dulunya biasa menerima upah sebagai tenaga kontrak terpaksa dengan ikhlas hati masuk kantor tanpa adanya upah yang diplotkan di APBK seperti yang mereka terima sebelumnya.

Menanggapi permasalahan itu, dalam Sidang Rapat Paripurna DPRK Subulussalam terhadap pengesahan Rancangan Qanun tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBK Subulussalam tahun anggaran 2014, Jumat (7/8/2015).

Fraksi sepakat bersama dalam pendapat akhirnya, merekomendasikan kepada Walikota Merah Sakti agar dapat mempercepat proses penerimaan tenaga kontrak.

“Kami berharapa kepada walikota untuk merekrut tenaga kontrak. Terlebih tahun ini anggaran untuk tenaga kontrak ada diplotkan di APBK,” ujar Rasumin selaku Ketua Fraksi Sepakat Bersama.

Selain tenaga kontrak, Rasumin dalam penyampaiannya meminta kepada pemerintah dalam pelaksanaan proses pelelangan dan pelaksanaan pekerjaan proyek harus lebih profesional dan bagi proyek yang tidak selesai sampai akhir tahun, kata Rasumin, agar tidak dibayarkan 100 persen.

Mengenai sengketa lahan yang terjadi dibeberapa Kecamatan antara masyarakat dengan perusahaan, Rasumin menyayangkan hingga saat ini belum ada penyelesaian dan terkesan lambannya kinerja dinas terkait.

“Kami berharap sengketa lahan yang kini sudah berlarut-larut tanpa adanya penyelesaian agar secepatnya di selesaikan,” tambah Rasumin.
Sementara itu, Wakil Walikota Subulussalam Drs. Salmaza yang turut menghadiri acara tersebut mengatakan, pemerintah saat ini masih menunggu Peraturan Menteri tentang Aparatur Sipil Negara (ASN).

Sebab, kata Salmaza, dalam perekrutan tenaga kontrak harus disesuaikan dengan kebutuhan. “Apa yang direkomendasikan dewan terhadap pemerintah akan kami tindaklanjuti,” kata Salmaza.

BAGIKAN

KOMENTAR