Polda Tambah Pasukan, KontraS Aceh Meradang

0
143

debat-publik-pilkada-2017Banda Aceh – Keputusan Polda Aceh menambah 1.900 personil Brimob dari luar Aceh untuk mengawal Pilkada Aceh 2017 mendatang menuai kritik dari Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (Kontras) Aceh. Penambahan pasukan ini dinilai bukan solusi untuk mengawal Pilkada damai.

Kritikan dari KontraS tersebut diutarakan dalam diskusi publik bertema “Menuju Pilkada 2017 Bersih, Jujur dan man” yang digelar komunitas mengatasnamakan Fraksi Pilkada di salah satu Warung Kopi (Warkop) di Kota Banda Aceh, Rabu (12/10/2016).

Pada acara yang dimulai sekira pukul 16.30 WIb itu, Kabid Humas Polda Aceh Kombes Pol Goenawan dan Koordinator KontraS Aceh Hendra Saputra sama-sama dihadirkan pihak panitia pelaksana diskusi, sebagai narasumber.

Kombes Pol Goenawan yang menjadi pembicara pertama mengatakan, sangat menghargai diskusi yang digelar komunitas ini karena tujuannya sama-sama untuk mengawal agar Pilkada Aceh berlangsung, aman dan damai. Polisi juga tugasnya adalah untuk mengamankan agar Pilkada Aceh 2017 mendatang berlangsung dami.

“Karena tujuan itu pula Polda Aceh menambah 1.900 personil Brimob untuk membantu mengawal di lapangan. Penambahan itu menyusul pasukan yang ada di jajaran Polda Aceh tidak cukup karena Pilkada kali ini seretak. Hanya tiga kabupaten/kota saja yang tidak ikut,” katanya.

Selain menambah pasukan Brimob, kemungkinan besar juga akan meminta bantuan personil TNI. Terutama yang perlu bantuan ini, untuk mengawal proses Pilkada di daerah-daerah di Aceh yang dinilai rawan konflik.

“Kita terus membuat strategis, dan melakukan pemetaan daerah mana saja yang rawan dan tidak. Sebab melihat kondisi Aceh yang merupakan daerah bekan konflik kemungkinan-kemungkina konflik antar pendung calon itu bisa terjadi,” katanya.

Keterangan Kabid Humas ini kemudiaan ditanggapi Hendra Saputra saat mendapat giliran menjadi pembicara. Menurutnya, penambahan pasukan 1.900 Brimob bukanlah solusi untuk mengawal Pilkada Aceh sehingga berlangsung damai.

Hendra juga sangat tidak setuju dengan meminta bantuan TNI dalam hal mengamankan Pilkada Aceh mendatang. “Dengan menambah pasukan, apakah itu namanya BKO atau apapun namanya saya menurut saya bukan jalan terbaik. Ini hanya menambah luka masyarakat Aceh,” kata Koordinator KontraS Aceh tersebut.

“Permintan bantuan TNI juga sebuah kekeliuran dalam upaya mengamankan Pilkada. Janganlah TNI dibawa-bawa ke ranah politik untuk mengankan Pilkada. Biarlah mereka bertugas sesuai tupoksi mereka sebagai Pengamanan Negara,” tambah Hendra.

Hendra menegaskan, status Aceh saat ini bukaanlaah Daerah Operasi Militer (DOM), bukan pula Darurat Militer (DM) dan Darurat Sipil (DS). Jadi menurutnya, tidak ada alasan Polda Aceh menambah kekuatan hanya untuk mengawal Pilkada.

“Kalau saja pasukan yang ditambah ini melakukan pelanggaran di lapanga, lalu mau kepada siapa diminta pertanggung jawaban. Siapa yang bertanggung jawab,” tegas Hendra sembadi memberikan beberapa contoh kasus yang hingga kini tidak ada penyelesaiannya.

Pada diskusi ini selain para narasumber dan sejumlah aktivis yang tergabung dalam Fraksi Pilkada juga turut dihadiri sejumlah aktivis lain yang berkecimpun di dunia politik Aceh dan awak media. [jp] Sumber Habadaily)

BAGIKAN

KOMENTAR