Rancangan Qanun Program Legislasi Aceh di Paripurnakan

0
23
Foto ; Mercinews

BANDA ACEH | LA – Sesuai dengan keputusan rapat Badan Musyawarah ( Banmus) DPR Aceh pada Kamis 7 September 2017 yang lalu, telah menetapkan tertib acara dan kegiatan dalam masa persidangan III tahun 2017.

Acara tersebut dengan agenda acara pembahasan tiga rancangan qanun aceh, yang terdiri dari 2 (dua) usul prakarsa pemerintah aceh dan 1 (satu) usul inisiatif DPR Aceh.

” Adapun rancangan qanun aceh dimaksud terdiri dari
Pertama, rancangan qanun aceh tentang penagihan pajak aceh, yang telah selesai dilakukan proses pembahasan dan pemantapan serta harmonisasi dan sinkronisasi secara komprehensif dan sistematis dalam pembicaraan tingkat pertama oleh komisi III DPR Aceh bersama tim pemerintah aceh,” Kata Ketua DPRA , Tgk Muharuddin, S.sos.I, dalam rapat pemubukaan masa persidangan III , Jumat 8 September 2017.

Yang kedua, dikatakan oleh Muharuddin yaitu rancangan qanun aceh tentang perubahan atas qanun aceh nomor 2 tahun 2012 tentang pajak aceh, juga telah selesai dilakukan pembicaraan tingkat pertama oleh badan legislasi DPR Aceh bersama eksekutif, ujarnya.

” Ketiga, rancangan qanun aceh yang merupakan inisiatif dewan perwakilan rakyat aceh, yakni rancangan qanun aceh tentang hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota DPRA , yang telah selesai dibahas oleh badan legislasi DPR Aceh pada tingkat pertama,” katanya.

kepada komisi III DPR Aceh dan badan legislasi DPRA yang telah menyelesaikan pembahasan berbagai rancangan qanun aceh tersebut.

” Dalam hal ini secara sungguh-sungguh dan sistematis serta terkoordinir bersama tim pemerintah aceh, telah membahas, menelaah, mensinkronkan dan mengharmonisasikan ke tiga rancangan qanun aceh tersebut,” pintanya.

Selain itu, berdasarkan ketentuan dalam pasal 23 dan pasal 232, undang-undang nomor 11 tahun 2006 tentang pemerintahan aceh, suatu rancangan qanun untuk dapat ditetapkan menjadi qanun aceh, diharuskan adanya persetujuan bersama antara DPR Aceh dan gubernur aceh dalam rapat paripurna, Ujar Ketua DPR Aceh dalam memipin sidang paripurna tersebut.

” Proses itu kemudian dilanjutkan dengan tahapan klarifikasi dan evaluasi dengan pemerintah pusat melalui kementerian dalam negeri republik indonesia,” katanya.

Disamping itu, sambung pimpinan DPR Aceh, bahwa penyusunan berbagai rancangan qanun aceh juga berpedoman kepada undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan dan qanun aceh nomor 5 tahun 2011 tentang tata cara pembentukan qanun, tutur nya.

IKHSAN M

BAGIKAN

KOMENTAR