Raqan Aceh Tentang Tata Cara Pertimbangan MPU Di Bahas

0
Foto : Ikhsan Muhammad Liputan Aceh

BANDA ACEH | LA – Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) mengadakan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU).

Rapat ini diadakan dengan agenda rancangan qanun aceh tentang tata cara pemberian pertimbangan Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh, di Gedung serba guna DPR Aceh, Rabu 4 Oktober 2017.

Dalam acara Rapat Dengan Pendapat Umum (RDPU) itu, di ikuti oleh perwakilan MPU Kabupaten / Kota di Aceh dan juga para bupati, serta utusan dari beberapa dayah ( Pesantren).

Sementara salah satu perwakilan dari MPU Aceh tengah , Abu Amri Mengatakan , terkait dengan pengeluaran fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh, harus dikeluarkan waulaupun tanpa ada permintaan.

Ia menjelaskan bahwa tanpa diminta oleh pihak manapun, akan tetapi MPU Aceh berhak mengeluarkan Fatwanya, ujar Abu Amri dalam rapat tersebut.

Sementara Dr Ali Amin , perwakilan dari Muhammadiyah meminta selain ditujukan kepada pemerintah pertimbangan ini juga harus berikan kepada pihak swasta.

” Sasaran ini jelas kepada pemerintah aceh dan instansi vertikal, sebut saja yang diberikan pertimbangan juga harus kepada sektor swasta,” ujarnya.

Ia mencontohkan salah satunya dalam bidang ekonomi, untuk harus diberikan pertimbangan juga.

“Seperi Bank- bank syariah di aceh, ini seberapa persen cuma yang sudah sudah syariah, atau bagaimana MPU harus berikan contoh untuk memberikan pendapat, bidang ekonomi, budaya, dan pemerintahan,” tutupnya.

IKHSAN MUHAMMAD

 

 

 

 

 

BAGIKAN

KOMENTAR