Rasio Silpa Pemerintah Aceh Tahun 2014 Berkisar 7,09 Persen

0

BANDA ACEH – Hasil evaluasi Menteri Dalam Negeri yang telah disampaikan dengan surat Gubernur Aceh no. 903/19871 tanggal 7 september tahun 2015 beserta dengan tindak lanjut hasil penyempurnaannya. Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia juga telah menyetujui penetapan pertanggungjawaban pelaksanaan APBA tahun anggaran 2014 untuk ditetapkan dalam qanun.

“Sesuai dengan evaluasi Mendagri dalam keputusannya tersebut, masih terdapat beberapa hal yang patut menjadi perhatian kita semua, antara lain rasio silpa Aceh yang berkisar 7,09 % terus menurun dari tahun ke tahun,” kata Ketua DPR Aceh, Teungku Muharuddin, Selasa 8 September 2015.

Namun, Ketua DPR Aceh menambahkan, Mendagri mengingatkan Pemerintah Aceh dalam tahun anggaran mendatang untuk tetap cermat dalam melakukan perhitungan prognosis pendapatan, mengoptimalkan penyerapan belanja Aceh dan memanfaatkan belanja sehingga dapat memperkecil besaran silpa.
“Pencapaian kinerja kegiatan pada beberapa SKPA dikaitkan dengan realisasi anggaran belanja masih jauh dibawah anggaran yang ditetapkan dalam APBA,” ujarnya.

Oleh karena itu, pada tahun-tahun mendatang Pemerintah Aceh harus melakukan langkah-langkah strategis dalam rangka percepatan penyerapan anggaran yang telah ditetapkan dalam APBA, antara lain dengan mengoptimalkan fungsi unit layanan pengadaan dalam pengadaan barang/jasa.

“Dan melakukan monitoring serta evaluasi secara periodik terhadap kegiatan yang diprediksi penyerapannya rendah atau tidak terealisasi,” ungkapnya.

Selanjutnya anggaran kegiatan dimaksud dapat dialihkan sebagian atau seluruhnya untuk mendanai kegiatan lain yang lebih prioritas dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. (Zikri)